Kekerasan pada Anak Rentan Terjadi

KORANBERNAS.ID,BANTUL -- Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak,Bantul telah menyusun rencana aksi untuk tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mengatasi potensi kekerasan yang terjadi pada anak dan remaja di kalurahan tersebut.

Sebab berdasarkan pemetaan satgas, tercatat ada lima masalah sosial  dianggap paling rawan dan perlu ditangani di Gilangharjo. Selain kekerasan seksual, potensi penggunaan narkoba dan  penyalahgunaan NAPZA, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perjudian dan bullying bisa saja terjadi.

"Lima masalah tersebut merupakan pengerucutan dari  23 masalah hasil pemetaan ataupun penjaringan yangkami lakukan," kata Ketua Satgas PPA Gilangharjo, M Zainul Zain kepada koranbernas.id di kantornya,Kamis (31/3/2022).

Menurut Zainuil, pemetaan dilakuian denga menyasar 6 kelompok masyarakat yakni  unsur bapak-bapak yang punya anak remaja, unsur ibu-ibu yang punya anak balita, kelompok remaja awal  usia 10 tahun -14 tahun putra putri dan kelompok remaja tengah usia 14 tahun-18 tahun putra putri.

Karenanya Satgas PPA merumuskan program ataa rencana aksi di tahun 2023 guna mengatasi kerawanan tersebut. Pihak Lurah dan Pemerintah Kalurahan Gilangharjo diikutsertakan dalam program tersebut.

"Karena nantinya rencana aksi tersebut akam diserahkan untuk mendapat dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun depan," jelasnya.

Rencana aksi yang selesai disusun pada Rabu (30/3/2022) itu ada 8 poin. Diantaranya sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka menindaklanjuti agar 5 permasahan  rentan ini bisa diminimalisir, sosialisasi tentang gadget dan bahaya pornografi, sosialisasi pendidikan seks  bagi remaja.

Selain itu sosialisasi pendewasaan usia nikah dan sosialisasi  pencegahan kekerasan seksual. Juga akan dilakukan pembekalan soal Konveksi Hak Anak (KHA) bagi lembaga di Gilangharjo yang belum mendapatkannya.

"Ini yang akan kita bawa untuk rencana aksi tahun 2023 ditambah kegiatan rutin seperti pertemuan dan peningkatan kapasitas," katanya.

Jika ditotal anggaran yang dibutuhkan  untuk menjalankan program tersebut pada kisaran angka Rp 170 juta hingga Rp 175 juta. Zainul berharap anggaran tersebut terealisasi.

"Angka tadi adalah anggaran sebelum pandemi. Namun saat pandemi memang angkanya menurun drastis. Kita berharap tahun 2023 bisa normal kembali," paparnya.

Basuki Amd, Kamituwo Kalurahan Gilangharho mengatakan pemerintah Kalurahan Gilangharjo selalu mendukung kegiatan Satgas PPA. Sejak tahun 2017 dan dicanangkan Gilangharjo sebagai Kalurahan layak anak maka program  yang dibuat mendapat dukungan dari  APBKal.

Selain kegiatan Satgas PPA, untuk kegiatan terkait kepentingan anak juga mendapat alokasi anggaran. Seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dukungan Sarana Prasarana (sarpras), Alat Peraga Edukatif (APE),  dukungan pada PAUD dan TK serta kegiatan lain yang menyangkut kepentingan hak anak.

"Jadi memang kami mendukung penuh karena Satgas PPA ini keberdaannya sangat penting. Perannya juga sangat  dirasakan oleh masyarakat," jelasnya. 

Dicontohkannya dalam hal penurunan angka kekerasan pada anak, pendampingan kepada korban kekerasan baik perempuan maupun anak. Juga dalam membantu dalam kesulitan  pemenuhan administrasi kependudukan seperti akte anak dan kegiatan lain. (*)