Adu Jurus Atasi Kekurangan “Oemar Bakrie”

128
SUMRINGAH – Wajah-wajah sumringah para guru di Purbalingga setelah diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). (Foto: Prasetiyo/Koran Bernas)

KORANBERNAS – Kekurangan tenaga guru tak hanya dirasakan di Kota Jogja. Kekurangan “Oemar Bakrie”, sosok pendidik seperti digambarkan musisi Iwan Fals, itu juga terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Ketika pemerintah pusat menutup pintu tambahan jumlah guru, yang terjadi kemudian adalah terjadi “adu jurus” di masing-masing daerah untuk mengatasi kekurangan jumlah “Oemar Bakrie” tersebut.

Di Kabupaten Klaten, misalnya, otoritas setempat mengambil “jurus” menggabungkan (regrouping) dua SD yang jumlah muridnya kurang dari 120 orang. Namun, jurus ini justru mendapat perlawanan di lapangan karena banyak pemerintah desa yang ingin tetap mempertahankan keberadaan sekolah di wilayahnya sekalipun dihadapkan masalah kekurangan murid dan guru.

Selain “jurus” regrouping, Pemkab Klaten juga menempuh cara mengoptimalkan keberadaan guru Wiyata Bhakti (WB). “Untuk SD, kekurangan guru kelas. Sedangkan untuk SMP, kekurangan guru mata pelajaran. Banyak guru yang pensiun. Satu sekolah ada yang hanya dua guru PNS. Untuk mengatasinya mengangkat guru WB,” kata Sunardi, S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, kepada KoranBernas, Kamis (5/4).

Menurut Sunardi, kekurangan jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Klaten saat ini dikatagorikan sebagai darurat.

Guru Pengganti

Di Kabupaten Kebumen, kekurangan jumlah guru diatasi dengan mengajukan usul mengangkat Guru Tindak Tetap (GTT) menjadi Guru Pengganti untuk sekolah negeri dari SD hingga SLTA. Ada ribuan GTT di Kabupaten Kebumen yang rata-rata berpendidikan sarjana pendidikan.

Baca Juga :  Radikalisme dan Narkoba, Sama Meresahkannya

Jurus menjadikan GTT menjadi Guru Pengganti itu disusulkan oleh Forum Komunikasi GTT (FK-GTT). Perjuangan FK-GTT itu nyaris berhasil. Namun, Peraturan Bupati tentang pengangkatan Guru Pengganti tersebut belum juga turun hingga Bupati Fuad Yahya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, kekurangan jumlah guru diatasi dengan mengankat Guru Tidak Tetap (GTT). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Gunungkidul, Bahron Rosyid, dengan mengangkat GTT, jumlah tenaga pendidik yang tadinya hanya sekitar 6.000 orang, kini telah menjadi 10.840 orang.

“Jumlah iitu jika dilihat cakupan mengajar di kelas sudah cukup. Namun itu tadi, sebagian harus mengandalkan GTT. Kalau hanya PNS saja, tidak mencukupi,” kata Bahron Rosyid.

Jurus yang hampir sama juga dilakukan Pemkab Sleman dalam mengatasi kekurangan jumlah guru. Pemkab Sleman telah mengangkat 200 tenaga guru dengan sistem kontrak sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).

Menurut Dra Sri Wantini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, di wilayahnya ada kekurangan 554 guru kelas PNS untuk jenjang SD. “Hampir semua sekolah mengalami kekurangan guru PNS. Bisa dua sampai tiga guru per sekolah,” jelas Sri Wantini.

Jurus mengangkat guru kontrak juga dilakukan Pemkab Kulonprogo untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di daerah tersebut. Menurut Sumarsana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, persoalan pendidikan harus memperoleh perhatian utama. Karena itu, setiap kali ada guru PNS yang pensiun, maka akan diangkat guru honorer atau guru kontrak sebagai penggantinya.

Baca Juga :  Jalan Buntu Darurat Guru

Anggota DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrori, menyatakan persoalan pendidikan di Kulonprogo tidak hanya pada kekurangan tenaga pendidik. Kesejahteraan guru honorer juga menjadi masalah penting. “Kita di DPRD Kulonprogo senantiasa berjuang agar selalu ada peningkatan kesejahteraan guru non-PNS,”  katanya.

Masalah Nasional

Kekurangan jumlah guru ini sebenarnya sudah menjadi masalah nasional. Itu sebabnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Kemenpan dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk segera mengangkat 250 ribu guru sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 ini.

“Kami sudah usulkan ke pemerintah untuk penambahan 250 ribu guru tahun 2018 ini, agar diangkat sebagai CPNS. Kami minta pemerintah memprioritaskan hal ini, karena kekurangan guru sudah sangat mendesak, ” ujar Dr Unifah Rosyidi, M.Pd, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, kepada KoranBernas, di Gedung PGRI Purbalingga, Kamis (29/3)(mgs/nwh/ryo/ila/wid/prs)

(Tulisan ini juga dimuat Koran Bernas versi cetak Edisi 14/2018, Tanggal 11 – 26 April 2018)