aturan-berubah-masa-kerja-bawaslu-lima-tahunRapat koordinasi Bawaslu dengan mitra kerja. (endri yarsana/koranbernas.id)


endri
Aturan Berubah, Masa Kerja Bawaslu Lima Tahun

SHARE

KORANBERNAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan mitra kerja, Rabu (25/9/2019), di Hotel Aliyana Temanggung.


Tujuan rakor ini untuk menyamakan persepsi  mengenai pelaksanaan pengawasan Pemilu guna mewujudkan Pemilu yang demokratis.

  • Gunakan Informasi Publik secara Bijak
  • Penggunaan Aset Digital Makin Luas

  • Rapat yang dibuka Ketua Bawaslu Erwin Nurahmani didampingi anggotanya itu diikuti utusan dari sejumlah instansi sebagai mitra kerja.

    Di antaranya Kodim, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, DPU, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DPMPTSP, BKPSDM, Bagian Humas, Bagian Pemerintahan dan instansi.

  • Biduan Dangdut Ini Menolak Disebut Pelakor
  • Apa Untungnya jika Ibu Kota Pindah?

  • Ketua Bawaslu Erwin Nurahmani mengatakan  bedasarkan  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi lembaga permanen yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sehingga masa baktinya menjadi 5 tahun.

    Hal itu berbeda dengan ketentuan sebelumnya pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota merupakan lembaga adhoc dengan masa bakti berakhir sampai dua bulan setelah seluruh tahapan Pemilu selesai.

    "Dengan adanya perubahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung akan menjalankan tugas dan kewajibannya sampai tahun 2023," ungkapnya.

    Berkait dengan perubahan status Bawaslu menjadi lembaga permanen, pihaknya menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para mitra kerja untuk menyamakan persepsi sekaligus bersilaturahim.

    “Melalui rakor ini kita berharap bisa menyamakan persepsi sekaligus terjalin hubungan silaturahim yang harmonis dengan  para mitra kerja, sehingga tugas-tugas pengawasan Pemilu bisa optimal. Dengan demikian  pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Temanggung berjalan demokratis sesuai ketentuan,” ujarnya.

    Erwin mengatakan Bawaslu memiliki tugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

    Selain itu, juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu.

    Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

    Berkait dengan upaya mencegah praktik politik  uanng pada setiap perhelatan pemilu, Bawaslu berencana membentuk desa binaan antipolitik uang.

    Dengan adanya desa binaan diharapkan  praktik kotor itu bisa dicegah sehingga terwujud Pemilu yang bermartabat. (sol)



    SHARE
    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini