bayar-pajak-kendaraan-bila-tak-ingin-datanya-dihapusSosialisasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (11/08/2022).(yvesta putu ayu palupi/koranbernas.id)


Yvesta Putu Ayu Palupi
Bayar Pajak Kendaraan Bila Tak Ingin Datanya Dihapus

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah berencana menghapus data kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan diberlakukan bila pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).


Aturan tersebut diterapkan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dari data Jasa Raharja, ada sekitar 103 juta kendaran bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat.


Namun dari jumlah tersebut, sekitar 40 juta atau sekitar 39 persen kendaraan belum melunasi pembayaran pajak mereka hingga Desember 2021.

Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bagi STNK mati 2 tahun tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penerapan kebijakan tersebut berlangsung secara bertahap.


"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih tertib terhadap pajak dan keselamatan berkendaran," papar Rivan Purwantono,  Direktur Utama Jasa Raharja, dalam Sosialisasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (11/08/2022).

Rivan mengungkapkan, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan secara tingkat nasional mencapai 61 persen. Untuk itu diadakan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut.

Kebijakan itu diharapan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih tertib terhadap pajak dan keselamatan berkendara.

Sebelum diberlakukan, tim pembinaan samsat, baik nasional di maupun provinsi memberlakukan penghapusan denda pembayaran pajak kendaraan atau penghapusan biaya Bea Balik Nama (BBN) serta penghapusan denda progresif untuk kepemilikan kendaraan.

"Sudah 22 provinsi mengajukan penghapusan denda pajak kendaraan agar registrasi bisa diberlakukan dengan baik," jelasnya.

Asisten Sekretariat Daerah (Setda) DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Wiyos Santoso, mengatakan Pemda DIY sebenarnya sudah memberlakukan penghapusan denda kendaraan bermotor sejak pandemi. "Nanti kita tindak lanjuti dengan penghapusan (denda) progresif," ujarnya.

Direktur Lantas Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan registasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya dua tahun sejak masa berlaku STNK habis.

“Jika tidak ingin dihapus, ya mohon taat dan patuh bayar pajat setiap tahun,” ungkapnya.

Sebelum penghapusan data kendaraan bermotor dilakukan, Samsat akan berkirim surat kepada pemilik kendaraan. Surat peringatan akan dikirim ke pemilik kendaraan tiga bulan sebelum dilakukan penghapusan secara permanen.

“Surat peringatan sampai tiga kali. Jika pemilik kendaraan mengabaikan surat peringatan, data kendaraan ya kita hapus," paparnya. (*)


TAGS: pajak  kendaraan 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini