atas1

Caleg Mantan Koruptor

Rabu, 24 Okt 2018 | 17:17:55 WIB, Dilihat 611 Kali - Oleh Despan Heryansyah

SHARE


Caleg Mantan Koruptor Despan Heryansyah

Baca Juga : Cinta Tanah Air


HUKUM dan politik dalam konfigurasi tertentu adalah dua hal yang sangat sulit untuk didamaikan. Pada tataran ideal, hukum sejatinya menjadi landasan bagi penyelenggaraan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum adalah aturan main yang harus diikuti oleh seluruh agenda politik di negeri ini. Namun, realitas yang tidak dapat dihindari bahwa hukum adalah produk politik, oleh karena itu dalam disertasinya Moh. Mahfud MD. Menyimpulkan, hukum sangat bergantung pada konfigurasi politik para pembuatnya. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif sedang konfigurasi politik yang otoriter menghasilkan hukum yang ortodoks.

Gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif menurut pandangan penulis merupakan bentuk progresivitas hukum. KPU mengenyampingkan  Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah, meskipun pada prinsipnya baik legislatif maupun kepala daerah adalah sama-sama jabatan publik yang dipilih lansung oleh rakyat. Alasan bahwa pembatasan seseorang memegang jabatan publik merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tidak dapat diterima, karena konstitusi sendiri membuka peluang bagi pembatasan itu. Pasal 28 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Tiga komponen yang patut menjadi perhatian dari norma di atas, yaitu: Pertama, pembatasan hanya boleh dilakukan dengan undang-undang. Dalam konteks kedaulatan rakyat, DPR dan Pemerintah adalah wakil rakyat yang memiliki wewenang membentuk undang-undang, sekaligus sebagai legitimasi semua kebijakan untuk menyatakan bahwa rakyat setuju dengan kebijakan itu, termasuk dalam hal pembatasan hak konstitusional.

Kedua, maksud dari pembatasan itu tidak lain hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta diperuntukkan bagi keadilan. Dua komponen maksud ini harus dinyatakan dengan jelas dalam hal pembatasan hak warga negara. Ketiga, prinsip atau dasar dari dilakukannya pembatasan itu adalah dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Namun, harus dipahami bahwa komponen ketiga ini mengacu kepada komponen kedua, tidak boleh misalnya atas pertimbangan moral dan keamanan lalu membatasi hak konstitusional seseorang namun tidak berdasarkan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang itu.

Dalam praktek empirik, negara kita saat ini tengah berada dalam kubangan korupsi yang sangat mengkhawatirkan. Tertangkap tangannya beberapa kepala daerah dan puluhan anggota DPRD menandakan bahwa jabatan itu sangat rentan terhadap korupsi. Di tambah lagi dengan data hasil survei tahun 2016 lalu menunjukkan, bahwa lembaga DPR merupakan lembaga terkorup nomor wahid di negeri ini. Harus ada cara-cara terstruktur, masif, dan sistematis untuk menekan indeks korupsi yang semakin tahun tidak menunjukkan perbaikan signifikan (justru dalam aspek tertentu semakin memburuk). Oleh karena itu, pembatasan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif ini mendapatkan pijakan sosiologisnya, ia merupakan semangat baru bagi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Memang tidak ada jaminan melalui aturan ini angka korupsi akan menurun drastis, namun setidaknya komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi masih tetap terjaga.

Dua hal yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini: Pertama, pembatasan mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif tidaklah melanggar HAM karena tidak mengandung diskriminasi yang berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Bahkan dalam konstitusi sendiri pembatasan ini mendapatkan pijakannya. Kedua, yang masih menjadi perdebatan adalah bolehkah pembatasan itu diwadahi dalam Peraturan KPU, karena jika mengacu pada teks norma dalam UUD, pembatasan hanya boleh dilakukan melalui undang-undang. ***

 

Penulis adalah peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan 

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

 

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 8 Augustus 2018

 



Rabu, 24 Okt 2018, 17:17:55 WIB Oleh : Sumardi 902 View
Cinta Tanah Air
Rabu, 24 Okt 2018, 17:17:55 WIB Oleh : Yudi Heriana Tantri, M.Pd 815 View
Pramuka dan Karakter Bangsa
Rabu, 24 Okt 2018, 17:17:55 WIB Oleh : Putut Wiryawan 801 View
Lebaran

Tuliskan Komentar