atas1

Intoleran

Jumat, 01 Feb 2019 | 21:48:15 WIB, Dilihat 472 Kali - Oleh Putut Wiryawan

SHARE


Intoleran Putut Wiryawan

Baca Juga : Martha E Rogers dan Praktik Keperawatan


MALANG nian nasib Albertus Slamet Sugihardi. Penduduk RT-053, RW-013, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta itu harus menerima suratan tangan pada pertengahan Desember 2018 lalu. Tanda namanya berbentuk kayu salib di atas pusaranya tak diizinkan dipasang. Puncak tanda nama bertuliskan “RIP” (Rest In Peace – Beristirahat Dalam Damai) harus dipotong sebatas papan yang melintang bertuliskan namanya. Upacara pemakaman pun tak berlangsung normal. Tidak boleh ada doa secara agama Katholik, keyakinan yang dianut Albertus Slamet Sugihardi selama prosesi di kompleks Pemakaman Umum Jambon. Bahkan, misa yang hendak dilaksanakan di rumah malam harinya, juga tidak diizinkan warga sekitar. Istri Slamet, Maria Sutris Winarni, juga harus menandatangani surat pernyataan yang isinya menerima semua persyaratan dalam konteks pemakaman suaminya.

Peristiwa ini kemudian menjadi viral setelah diunggah di media sosial facebook. Berbagai tanggapan bermunculan. Antara lain, tidak sedikit yang mempertanyakan tentang gelar city of tolerance bagi Yogyakarta. Kota Budaya ini sudah berkembang ke arah kota intoleran. Pendapat ini tentu saja buru-buru dibantah Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Sang Raja menegaskan, tidak benar bahwa Yogyakarta tidak toleran. Dalam pandangan Sultan, wilayah Purbayan dan atau Kotagede adalah wilayah masyarakat muslim. Karena ada penduduk beragama Katholik di wilayah itu yang meninggal, lalu mereka bersepakat boleh dimakamkan di Jambon yang tidak jauh dari rumah tinggal Slamet.

Pernyataan Sultan berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan Keuskupan Agung Semarang (KAS). Setelah melakukan investigasi melalui Komisi Perdamaian dan Keadilan, menyatakan, bahwa yang terjadi di Purbayan dan menimpa keluarga Slamet adalah pelanggaran terhadap ideologi negara Pancasila dan UUD 1945. Dan negara, melalui aparat pemerintah, tidak hadir untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Kebetulan, wilayah Purbayan dan sekitarnya, sepanjang 2018 tercatat dua kali mengalami peristiwa yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar-umat beragama. Peristiwa sebelumnya, terjadi ketika Gereja Pringgolayan yang terletak di wilayah Desa Banguntapan, Bantul dan berbatasan dengan Purbayan, Kotagede, menggelar acara bakti sosial dalam rangka ulang tahun gereja. Acara ini dibubarkan dan tidak boleh diselenggarakan atas nama gereja.

***

PERISTIWA yang berbau intoleran di Kotagede dan Banguntapan, agaknya semakin melengkapi melemahnya kerukunan kehidupan antar-umat beragama yang terjadi di banyak tempat. Agaknya pula, ada pihak yang ingin mempertentangkan agama dalam kehidupan yang lebih luas.

Masih segar dalam ingatan masyarakat, dalam rangka peringatan Natal 2018, banyak tersebar di grup-grup WA, larangan bagi umat Islam menyampaikan ucapan Selamat Natal. Larangan itu, merujuk kepada pendapat beberapa ulama besar. Bahkan, dalam rangka pergantian tahun, perayaan tahun baru, umat Islam disarankan tidak boleh meniup terompet, membunyikan lonceng atau berpesta kembang api dan petasan. Alasannya, meniup terompet adalah tradisi agama Yahudi, membunyikan lonceng adalah tradisi agama Katholik/Kristen, menyalakan api (kembang api dan petasan) adalah tradisi agama Majusi. Pendek kata, kalau ada umat Islam meniup terompet, membunyikan lonceng dan menyulut kembang api, sama artinya dengan menganut tiga agama tadi.

Dulu, tidak ada orang mempermasalahkan pesta malam tahun baru. Dan baru sekarang hal ini terjadi.

Soal agama, juga menjadi isu krusial dalam masa kontestasi politik menjelang pemilu serentak. Sekadar contoh, ada keinginan untuk menjadi pemimpin Indonesia, harus mampu membaca Kitab Suci Alquran. Gagasan ini didasari tudingan bahwa capres Prabowo diragukan keislamannya. Tidak mau bertindak sebagai imam dalam salat berjamaah. Berbeda dengan Joko Widodo yang dicitrakan sering menjadi imam dalam salat berjamaah.

Sementara itu, capres Joko Widodo dituding tidak berpihak kepada Islam, sekalipun calon wakil presiden yang digandeng adalah seorang ulama.

Perseteruan dua kelompok yang tengah berkontestasi, rupanya melupakan satu hal. Bahwa NKRI adalah negara yang mengakui enam agama bagi warga negaranya. Di luar agama resmi, masih banyak berbagai aliran berketuhanan bagi masyarakat tradisional. Menjadi Presiden RI, adalah menjadi “bapak” bagi ratusan juta penduduk yang berbeda-beda keyakinan.

Kaki burung garuda yang mencengkeram pita dengan untaian kalimat bijak bhinneka tunggal ika yang terjemahan aslinya “terpecah belahlah itu” atau bisa saja diterjemahkan bebas bermakna “perbedaan itu memang ada dan begitulah adanya”, semestinya menjadi kesadaran bersama. Dan siapa pun kita, wajib menjaganya. ***

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 11 Januari 2019

 



Jumat, 01 Feb 2019, 21:48:15 WIB Oleh : Redaktur 977 View
Martha E Rogers dan Praktik Keperawatan
Jumat, 01 Feb 2019, 21:48:15 WIB Oleh : Nanang WH 1293 View
Ganjar Perintahkan Reformasi Birokrasi Total di Kebumen
Jumat, 01 Feb 2019, 21:48:15 WIB Oleh : Ali Rizkatillah Audah, MA 1582 View
Jargon Kampanye Politik

Tuliskan Komentar