atas1

Musim Bencana

Kamis, 27 Des 2018 | 11:10:09 WIB, Dilihat 616 Kali - Oleh Putut Wiryawan

SHARE


Musim Bencana Putut Wiryawan

Baca Juga : Ada Cinta Jodie yang Tertinggal di SCH


SETIAP kali musim hujan datang, pada zaman sekarang ini, identik dengan musim datangnya bencana. Bukan berarti bahwa musim panas tidak terjadi ancaman terhadap kehidupan makhluk bumi, tetapi musim hujan sering dimaknai memiliki “ancaman” lebih besar terhadap manusia. Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, badai, adalah peristiwa alam yang dimaknai mengancam kehidupan manusia.

Sejatinya, dilihat dari sisi siklus alam, tidak ada yang luar biasa. Panas dan hujan adalah dua musim negara-negara tropis yang datang silih berganti. Panjang setiap musim berbeda-beda dari tahun ke tahun. Bila terjadi fenomena el nino, musim panas berlangsung lebih panjang. Itu artinya banyak daerah akan kekeringan. Cuaca panas pada malam hari serta suhu dingin pada malam hari, kadang-kadang berlangsung agak ekstrim. Sebaliknya, bila terjadi fenomena la nina, musim hujan berlangsung lebih lama. Bahkan, beberapa kali terjadi musim panas pun diselingi hujan. Orang biasa menyebut musim kemarau basah.

Tahun 2018 ini, Indonesia, terutama kawasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, relatif agak terlambat menikmati hujan. Secara rerata, hujan baru dapat dinikmati masyarakat Jawa Tengah dan DIY pada dasarian I atau II bulan November, sekalipun juga ada daerah yang mendapat guyuran hujan pada dasarian III.

Bulan Desember, guyuran hujan makin lebat. Padahal, kata BMKG, puncak musim hujan masih sekitar sebulan lagi. Januari, diprediksi menjadi puncak musim hujan. Begitu pun, bencana yang disebabkan air hujan sudah terjadi di beberapa tempat. Awal bulan ini, misalnya, terjadi banjir kiriman (disebut kiriman karena daerah bencana tidak diguyur hujan lebat, tetapi hulu sungai hujan cukup lebat) yang melewati Sungai Code. Akibatnya, beberapa bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS), persisnya di Ledok Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, sebagian ambrol. Tebing sungai runtuh tergerus air.

Di daerah lain, juga banyak terjadi banjir. Bahkan, jalur utama Padang-Bukittinggi di Sumatera Barat tak bisa dilewati karena jembatan putus terbawa air.

***

RAKUS dan ceroboh. Barangkali inilah pangkal penyebab bencana sering datang bertubi-tubi. Selain itu, rendahnya kemampuan penyelenggara pemerintahan membuat proyeksi dalam merencanakan tata ruang dihubungkan dengan kebutuhan ruang karena laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, turut berkontribusi dalam terjadinya bencana.

Rakus, oleh karena DAS yang semestinya menjadi kanal akselerasi limpahan air, diserobot untuk rumah tinggal. Rakus, oleh karena kawasan hutan konservasi dibabat dan beralih fungsi menjadi kawasan elit pemukiman. Akibatnya, hampir tak ada lagi akar-akar tetumbuhan yang menahan laju luncur air dalam tanah.

Ceroboh, oleh karena proyek-proyek pemerintah untuk membangun tanggul, jembatan, jalan pelaksanaannya sering menyimpang dari perencanaan, terutama spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Apalagi alasannya kalau bukan karena dikorupsi. Kontraktor pelaksana biasanya harus menyediakan “uang upeti” untuk orang-orang pemerintahan termasuk pejabat publik. Dan satu-satunya jalan dengan menurunkan spesifikasi teknis bangunan, agar ongkos bangunan bersisa uang. Bangunan tanggul atau talud, yang rentan hancur terhadap gempuran air deras, sulit dikomplain ke kontraktor karena tidak ada alat ukur untuk membuktikan kekuatan gempuran air melebihi kekuatan kualitas bangunan. Atau sebaliknya, perencanaan pembuatan tanggul atau talud kurang memasukkan variabel kekuatan gempuran banjir arus deras.

Pemerintah, memang memiliki instansi yang menangani soal-soal kebencanaan. Di daerah, provinsi atau kabupaten kota, bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, aspek penanggulanangan bencana termasuk aspek pencegahan. Implementasinya, berupa pengawasan terhadap pelaksanaan  tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencegahan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sejauh ini, kegiatan BPBD masih bertumpu pada penanganan bencana, baik pada keadaan darurat kebencanaan maupun pasca bencana. Bila pun ada kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi, baru sebatas pada kegiatan menyangkut peringatan dini bencana dan mewaspadai potensi-potensi bencana. Kegiatan pencegahan dalam skala makro sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah, belum dilakukan.

Realitas itu sangat mudah dipahami. Sebab, ini menyangkut bidang kerja lembaga-lembaga yang ada. Kementerian PUPR sebagai pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan tata ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, atau instansi vertikalnya di daerah, tidak akan pernah menempatkan hasil pengawasan BNPB dan BPBD sebagai pedoman kerja mereka. Mereka memiliki otoritas sendiri. ***



Kamis, 27 Des 2018, 11:10:09 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 910 View
Ada Cinta Jodie yang Tertinggal di SCH
Kamis, 27 Des 2018, 11:10:09 WIB Oleh : Prasetiyo 1192 View
Miris, Mayoritas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar
Kamis, 27 Des 2018, 11:10:09 WIB Oleh : W Asmani 1094 View
Siap-siap, Bakal Ada Royal Wedding di Jogja

Tuliskan Komentar