atas1

Sembada

Minggu, 14 Okt 2018 | 14:37:35 WIB, Dilihat 1000 Kali - Oleh Putut Wiryawan

SHARE


Sembada Putut Wiryawan

Baca Juga : Mitigasi Bencana


ZAMAN pemerintahan Orde Baru, setiap kabupaten wajib memiliki semboyan. Lazimnya zaman itu, semboyan itu diuraikan. Ada kabupaten yang menggunakan setiap huruf sebagai kepanjangan kata dan makna tertentu, ada pula yang menggunakan setiap suku kata dan kemudian diberi tambahan suku kata agar bermakna. Dan Sleman, menetapkan slogan “Sembada”. Simbolnya, segitiga yang diberi garis dan membagi bangunan segitiga itu dengan bidang berjarak sama.

Bila diuraikan, setiap huruf dari kata “sembada” mempunyai kepanjangan dan tentu bermakna hal-hal yang baik, berulang dan cenderung rumit untuk memahami makna secara keseluruhan. Mungkin, sangat sulit bagi PNS Pemda Sleman sekalipun, untuk menghafal atau menguraikan makna “Sembada” sesuai teks yang disusun oleh para perumus slogan waktu itu, yakni DPRD Tk II dan Pemda. Kalau pun ada yang hafal kepanjangan “Sembada” barangkali angkanya hanya berkisar pada puluhan atau bahkan belasan dari ribuan PNS di lingkungan Pemda Sleman.

Sejatinya, kata “Sembada” sendiri sudah memiliki makna yang bila diuraikan akan sangat panjang dan dalam. Menurut Kamus Sansekerta karangan Purwadi, sembada berarti mampu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sembada yang berasal dari Bahasa Jawa, bermakna serba cukup (kuat, kaya dan sebagainya); atau patut, pantas. Ia adalah kata sifat, yang bila ditempelkan ke kata lain akan membuat kata itu memiliki makna yang lebih spesifik.

***

KETIKA Kabupaten Sleman menggunakan semboyan atau slogan Sembada, tentu mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Mengapa? Karena kata sembada bermakna serba cukup, patut atau pantas.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Kabupaten Sleman memang cukup kuat? Mampu? Misalnya, adakah Kabupaten Sleman mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya? Apakah Sleman mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat ber-KTP Sleman? Apakah rakyat Sleman sebagai sumber daya sudah memiliki kemampuan memadai untuk hidup secara layak?

Berbagai pertanyaan tersebut masih dapat diteruskan dengan banyak pertanyaan lainnya yang beresensi pada kemampuan dan atau kepatutan/kepantasan.

Per 15 Mei 2018 ini, Kabupaten Sleman genap berusia 102 tahun. Jauh lebih tua dari umur Republik Indonesia. Atau dengan kata lain, Kabupaten Sleman ibarat seorang menusia sudah berumur hampir 30 tahun ketika Republik Indonesia lahir. Dalam konteks itulah, berbagai pertanyaan tadi perlu diajukan untuk bahan refleksi, koreksi dan selanjutnya menyusun strategi guna meningkatkan kemampuan Kabupaten Sleman di berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sleman.

Tentulah benar, bila dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi fasilitator, motivator sekaligus memberi bahan bakar insentif, sehingga roda ekonomi berputar dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kehidupan rakyat kecil. Berkaitan dengan hal ini, tentu tidaklah tepat bila rakyat kecil yang tengah berkutat menggapai taraf kehidupan yang layak kemudian dikejar-kejar sebagai obyek pajak.

Dan insentif yang dikucurkan Pemda semestinya juga mempertimbangkan sasaran agar rakyat kecil merasakan dampaknya.

Persoalan klasik di semua daerah, apalagi di tengah arus liberalisme yang cenderung semakin kuat, adalah angka kemiskinan yang sulit ditekan mendekati angka nol. Kemiskinan sangat berhubungan dengan pendidikan, kesempatan kerja, dan efisiensi produksi. Kemajuan teknologi pun sangat berpengaruh kepada kesempatan kerja. Sebuah produk ekonomi, akan memiliki daya saing harga yang memadai bila ongkos produksi dapat ditekan jauh. Efisiensi ini mutlak memerlukan teknologi yang dapat bermakna pengurangan tenaga kerja. Bukan saja dari segi jumlah, tetapi juga kapasitas SDM yang diperlukan. Mereka yang tidak lagi memenuhi kualifikasi, tentu harus merelakan tempatnya diisi oleh orang lain. Masih mending bila orang yang menggantikan itu dari daerah sendiri, bukan dari daerah lain apalagi tenaga kerja asing.

Dalam perjalanan ke depan, implementasi “sembada” semestinya ditingkatkan dan lebih menyentuh rakyat kecil yang berada di bawah dan ambang garis kemiskinan.

Dirgahayu Kabupaten Sleman!!! ***

 

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 14 Mei 2018



Minggu, 14 Okt 2018, 14:37:35 WIB Oleh : Putut Wiryawan 841 View
Mitigasi Bencana
Minggu, 14 Okt 2018, 14:37:35 WIB Oleh : Putut Wiryawan 792 View
Kekurangan Guru
Minggu, 14 Okt 2018, 14:37:35 WIB Oleh : Putut Wiryawan 981 View
Cadar

Tuliskan Komentar