Calon DPD Jangan Daftar Mepet Waktu

416
KPU DIY menggelar FGD membahas terkait pencalonan anggota DPD RI yang akan dibuka April mendatang. (rosihan anwar/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Selama dua hari, 21-22 Februari 2018 di Hotel Phoenix Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menggelar acara sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua KPU Kota Yogyakarta Hamdan Kurniawan menuturkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disyaratkan jumlah dukungan minimal bagi bakal calon anggota DPD RI harus dipenuhi oleh anggota masyarakat yang hendak mencalonkan diri.

“Di sini saya ingin memberi tips kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon anggota DPD,” katanya kepada koranbernas.id.

Meski masa pendaftaran calon anggota DPD baru dibuka April mendatang, Ketua KPU DIY meminta anggota masyarakat yang ingin mencalonkan diri mempersiapkan sejak dini persyaratan utama yaitu jumlah dukungan minimal yang harus dikantongi dengan dibuktikan dengan fotokopi e-KTP.

“Saya minta agar masyarakat yang hendak maju menjadi calon agar mempersiapkan formulir dukungan, fotokopi KTP elektronik sejak dini. Jangan seperti kebiasaan kita pada umumnya yaitu sering di limit (batas) waktu pendaftaran,” kata Hamdan.

Masa pendaftaran dibuka 20-26 April 2018. Hamdan meminta para calon bersiap sejak dini. Hal itu untuk memberikan waktu bagi calon anggota DPD memperbaiki berkas persyaratan jika masih ada yang dianggap belum lengkap oleh KPU.

Baca Juga :  Rizal Fadli Raih Prestasi Membanggakan

Saran itu disampaikan Hamdan berkaca dari pengalaman pendaftaran dan verifikasi parpol untuk keikutsertaan di pemilu 2019 beberapa waktu lalu.

“Banyak parpol yang datang pada masa (awal) pendaftaran, tapi cuma konsultasi. Bolak-balik konsultasi ke KPU kabupaten/kota. Nah, saat waktunya menyerahkan berkas, mereka datang mayoritas pukul 24:00. Bayangkan, bagaimana rekan-rekan KPU di kabupaten/kota harus kerja ekstra keras saat itu,” ungkapnya.

Hamdan mengingatkan, anggota masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD jika tidak mempersiapkan dengan baik, maka bisa merugikan calon itu sendiri.

“Kalau ada data yang saat diverifikasi ternyata tidak sah atau tidak valid, maka itu akan merugikan sang calon itu sendiri jika sampai dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), maka akan gugur,” tandasnya.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono, menyatakan dirinya mendukung, keinginan KPU yang mewajibkan penggunaan fotokopi KTP elektronik, sebagai syarat yang harus dikumpulkan oleh calon anggota DPD.

Baca Juga :  Hindari Penipuan, Disnaker Perketat Izin Lembaga Pelatihan Kerja

“Ini yang sebenarnya agak kami sayangkan UU Pemilu ini nggak konsisten. Misalnya di daftar pemilih, verifikasi (parpol) itu kan harus e-KTP, tapi untuk pencalonan DPD hanya disebutkan fotokopi KTP saja. Oleh karena itu, kami mendukung semangat yang dibangun untuk menggunakan KTP elektronik,” jelas dia.

Bagus berharap para calon anggota DPD RI menyertakan fotokopi e-KTP dalam formulir dukungan yang diserahkan ke KPU. Mengingat, penggunaan KTP elektronik lebih mudah terlacak dalam Sistem Administrasi Kependudukan, jika dibanding KTP konvensional.

“Apalagi untuk daerah seperti DIY, yang belum punya e-KTP relatif kecil hanya kurang dari 2,5 persen. Sementara 97 persen lebih sudah punya e-KTP atau Suket (Surat Keterangan),” tandasnya.

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk menjadi calon anggota DPD RI, bakal calon harus mengantongi dukungan pemilih yang dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan plus dilengkapi fotokopi e-KTP.

Berdasarkan aturan Provinsi seperti DIY dengan jumlah penduduk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1-5 juta pemilih, maka calon anggota DPD harus mengumpulkan dukungan paling sedikit 2.000 orang pemilih. (sol)