Demi Guru, Bupati Tasdi Berani “Pasang Badan”

146
SK GTT -- Bupati Purbalingga, Tasdi, saat menyerahkan SK GTT di Alun-alun Purbalingga, akhir Januari 2018 lalu. (Foto: Prasetiyo/Koran Bernas)

KORANBERNAS  Langkah Bupati Purbalingga, Tasdi, ini perlu diacungi jempol. Prihatin dengan kekurangan tenaga pendidik di daerahnya, ia berani “pasang badan”. Dengan sebuah Surat Kuputusan Bupati, Tasdi mengangkat 1.644 tenaga pendidik mulai dari TK hingga SMP, menjadi Guru Tidak Tetap (GTT). Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hanya Tasdi yang berani mengambil langkah konkret mengatasi kekuarangan guru ini.

Surat Keputusan Bupati untuk 1.644 GTT di Purbalingga itu diserahkan akhir Januari lalu. Para sarjana pendidikan yang sudah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer dan kemudian diangkat menjadi GTT tersebut, kini mengantongi penghasilan Rp 700.000 per bulan. Memang, penghasilan bagi para GTT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 1.650.000 per bulan. Namun, penghasilan baru bagi 1,644 GTT itu jauh lebih tinggi dari honor yang sebelumnya mereka terima, yakni antara Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per bulan.

Bupati Tasdi berani mengambil langkah terobosan tersebut didasarkan atas UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2017, bahwa dalam rangka kekurangan guru, Pemerintah Kabupaten/kota dapat mengangkat guru dengan SK Bupati. Para GTT tersebut diangkat mulai Januari 2018 hingga Juni 2018.

Untuk menggaji 1.644 GTT tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp 20 miliar, di mana 55 persennya diambil dari APBD, dan 45 persen lainnya menggunakan dana BOS  (Biaya Operasional Sekolah). Namun mulai bulan Juli 2018 hingga seterusnya, Pemda Purbalingga akan menanggung penuh honor untuk para GTT itu, sehingga anggaran dari APBD Purbalingga akan bertambah lebih besar lagi.

“Saya menjadi bupati pertama di Jawa Tengah yang berani mengeluarkan SK Bupati tentang GTT. Saya siap mewakili para GTT  mempertanggungjawabkan keputusan ini. Kepada para GTT kami minta untuk tenang, terus bekerja mendidik anak-anak bangsa, menjadi cerdas dan berkarakter Indonesia,” kata Bupati Tasdi kepada KoranBernas, Jumat (6/4).

Terkait adanya ketentuan pelarangan pengangkatan honorer, menurut Bupati Tasdi, ketentuan yang diamanatkan dalam UU 14/2005 dan PP 19/2017 menjadi ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) bagi guru. “Pasal 8 PP 48/2005 yang memuat ketentuan pelarangan mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Itu sudah tertuang dalam PP 19/2017. Jadi ini diatur khusus untuk guru. Sedangkan tenaga honorer lainnya belum bisa dengan SK Bupati,” tandasnya.

Menurut Bupati Tasdi, diterbitkannya SK Bupati untuk GTT dimaksudkan untuk memberikan legalitas status yang jelas kepada para GTT yang sudah bekerja mengabdi selama bertahun-tahun. Selama ini mereka tidak jelas status kepegawaian dan pembinaannya, karena mereka bekerja hanya berdasar dengan SK Komite atau SK Kepala Sekolah.

Baca Juga :  Radikalisme dan Narkoba, Sama Meresahkannya

“Aspek legalitas ini penting. Dengan SK Bupati harapannya ke depan dapat menjadi referensi untuk langkah berikutnya, baik untuk sertifikasi maupun hal-hal lain yang menyangkut pembinaan kepegawaian,” jelasnya.

Pemberian SK Bupati, lanjut Tasdi, juga untuk tujuan penataan, penertiban dan pemerataan pegawai. Sehingga ke depan perekrutan GTT dapat lebih tertib karena harus dilakukan satu pintu melalui Pemkab Purbalingga dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Diberikannya SK Bupati, juga memungkinkan dilakukannya redistribusi atau penempatan kembali GTT sesuai kebutuhan sehingga akan terjadi pemerataan guru.

“Ini juga untuk pembatasan, jangan sampai setiap hari ada pengangkatan GTT namun prosesnya tidak jelas. Mulai tahun ini, kita akan melakukan perekrutan GTT satu pintu. Tidak lagi oleh sekolah, tapi akan dikelola oleh Pemda melalui Badan Kepegawaian Daerah,” tegasnya.

Masih Kekurangan Guru

Bupati juga menegaskan, setelah diserahkan SK Bupati kepada 1644 GTT akhir Januari 2018 lalu, masih menyisakan pekerjaan rumah karena masih ada kekurangan Guru PAI untuk SD sebanyak 60, dan SMP 30 orang. Tahun ini juga ada guru yang pensiun sebanyak 200 orang. “Maka tahun ini pula harus ada rekrutmen 290 orang GTT. Ini harus terus berjalan dan kita akan berupaya memenuhi honor mereka menjadi layak sesuai dengan pengabdiannya,” katanya.

Dengan diterimakannya SK Bupati, para GTT telah resmi menyandang tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana para GTT harus mampu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa.

 Disambut Gembira

Keberanian Bupati Tadi itu disambut gembira oleh para GTT, seperti diungkapkan Win Yoga Prihartanto, SPd, salah satu Guru di SD Negeri 1 Pengadegan. Menurutnya, pemberian SK Bupati itu merupakan bentuk perhatian yang sangat besar kepada para honorer guru, sehingga dirinya dan GTT lainnya dituntut untuk meningkatkan kinerja dan pengabdiannya.

“Ke depannya kita bisa lebih bertanggung jawab atas anugerah ini (SK Bupati-red) dengan terus meningkatkan kinerja yang semakin baik,” kata Win yang sebelumnya menerima honor Rp 250 ribu per bulan di tempat pengabdiannya itu.

Fani Istikomah, SPd dari SD N 1 Kabunderan, Kecamatan Karanganyar mengaku sangat beruntung menerima SK Bupati yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraannya. Fani mengaku selama ini kinerjanya hanya diberikan honor Rp 200 ribu/bulan.  “Alhamdulillah puas dengan kebijakan Bapak Bupati (Tasdi-red). Semoga ke depannya bisa meningkat lagi,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Heriyanto, SPd, MSi menuturkan, selama ini pemberian honor GTT umumnya bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang besaranya berbeda-beda sesuai kemampuan sekolah masing-masing. Sekolah yang kemampuannya kecil memberikan kesra honorarium kepada GTT juga kecil, namun sekolah yang besar dapat memberikan honor yang besar pula.

Baca Juga :  Jalan Buntu Darurat Guru

“Jadi ini memang betul-betul penataan. Sekarang, setiap penerima SK Bupati honornya Rp 700.000 yang sumbernya bisa dari APBD,  atau dari BOS. Yang sudah terima dari APBD, seperti guru PAI, tidak terima dari BOS. Demikian halnya sebaliknya, yang sudah terima dari BOS  tidak terima dari APBD,”  jelasnya.

Heriyanto menandaskan, pemberian SK Bupati kepada GTT akan terus dilakukan setiap tahun untuk memenuhi kekurangan guru di Kabupaten Purbalingga.

Aman

Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs Subeno, SE, M.Si, menegaskan bahwa keputusan Bupati Purbalingga menerbitkan SK Bupati kepada GTT itu sudah melalui pengkajian mendalam dan konsultasi ke berbagai pihak. “Saya berani menjamin, keputusan ini aman. Saya sudah konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK), Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  dan berbagai pihak lainnya,” tegas Subeno yang kini juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini.

Subeno juga menegaskan, pihaknya kini sedang mempersiapkan 471 GTT untuk diseleksi lagi. Mereka yang lolos seleksi akan menerima SK Bupati. “Setelah Bupati mengeluarkan SK Bupati kepada 1644 GTT akhir Januari  lalu, sisanya masih ada ratusan yang belum menerima. Nah, mereka yang belum menerima SK Bupati itu, akan kami seleksi lagi. Tidak otomatis mereka semuanya menerima SK Bupati, namun ada aturan dan syarat-syaratnya,” tegas Subeno.

Adapun syarat-syarat itu, minimal sudah memiliki masa kerja satu tahun, dan ijazah pendidikannya sesuai dengan bidang studi atau jenjang pendidikan yang diampu.”Bila syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka tidak bisa diusulkan menerima SK GTT dari Bupati,” ujar Subeno yang pernah menjadi guru di SMK YPT (Yayasan Pendidian Teknologi) 1 Purbalingga ini.

Sebelumya, dari 2.115 GTT yang mendaftar untuk mendapatkan SK Bupati, setelah dilakukan seleksi administrasi, yang memenuhi syarat hanya 1.644 orang. Sisanya sebanyak  471 akan diseleksi kembali. Dalam hal ini, dari 471 GTT itu, setelah diseleksi ulang, yang akan diambil di antaranya yang memenuhi ijazah S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar  (PGSD). “Karena Purbalingga memang masih kekurangan banyak sekali guru SD,” ujar Subeno.

Sedangkan para GTT yang ijazahnya belum memenuhi syarat yang ditentukan, Subeno sedang berupaya memfasilitasi kerja sama dengan Universitas Terbuka. Selama ini, para GTT yang sudah mengajar di jenjang TK, SD dan SMP di Purbalingga, memang pendidikannya beragam. Rata-rata sudah S-1,dan sebagian besar bergelar Sarjana Pendidikan. (prs)

 

(Tulisan ini juga dimuat Koran Bernas versi cetak Edisi 14/2018, Tanggal 11 – 26 April 2018)