Desa Perlu Membuka Informasi, Apa Manfaatnya?

44
Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Suharnani Listiana. (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, Suharnani Listiana, mengatakan komisinya memiliki program mengawal UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menetapkan standar pelayanan publik serta menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi.

“Kita sudah berdiri sejak enam tahun silam dan sudah banyak hal yang dilakukan dalam rangka mensukseskan tugas Komisi Informasi Daerah,” kata Suharnani kepada koranbernas.id saat pertemuan dengan insan media di RM Mbah Kentol, Selasa (13/02/2018).

Di antaranya dengan terjun langsung dan melakukan pendampingan kepada desa maupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memberikan pelayanan kepada publik. Untuk wilayah Bantul ada dua desa dijadikan contoh serta 8 OPD yakni OPD baru dan OPD yang memecahkan diri.

“Dengan pendampingan ini lebih efektif dibandingkan sosialiasi secara massal,” katanya. Pendampingan dilakukan agar OPD ataupun desa bisa menampilkan data sebanyak-banyaknya dan bisa diakses publik.

Jika hanya menggunakan website, menurut Suharnani, masih kurang mengingat tidak semua orang mampu mengakses internet. “Selain itu kita juga cek konten dari website tersebut, apakah sudah lengkap atau belum,” katanya.

Secara off line  KID DIY  juga melakukan pendampingan agar SDM dari aparatur desa maupun OPD sesuai harapan masyarakat ketika mereka datang untuk  mencari  informasi yang dibutuhkan. “Keterbukaan informasi publik ini sangat penting artinya,” katanya.

Manfaat keterbukaan informasi, lanjut dia, akan tumbuh kepercayaan  publik yang besar kepada suatu pemerintahan. Dengan demikian masyarakat juga lebih bersemangat terlibat dalam berbagai program sehingga akselerasi  pembangunan bisa tercapai.

“Jika mereka dilibatkan mulai perencanaan hingga evaluasi program pembangunan, maka rasa handarbeni juga akan tumbuh. Ini diawali dengan keterbukaan informasi publik di suatu desa maupun OPD, di mana masyarakat akan bisa mengetahui dengan pasti kondisi desa atau OPD yang bersangkutan,” paparnya.

Untuk tingkat desa, lanjut Suharnani, keterbukaan publik sangat tergantung pada lurah atau kepala desa. Semakin punya komitmen dan inovasi maka keterbukaan informasi publik akan lebih cepat tercapai. (sol)