Dewan Mendukung Pemda Sleman Bergerak Lebih Cepat Mengatasi Pandemi

Dewan Mendukung Pemda Sleman Bergerak Lebih Cepat Mengatasi Pandemi

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Jumlah orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 di Sleman melonjak drastis. Karenanya, DPRD Sleman akan mendukung penuh semua upaya Pemda Sleman untuk bergerak lebih cepat dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini.

"Dewan mendukung langkah-langkah yang diprioritaskan Pemda Sleman saat ini. Langkah-langkah tersebut seperti menyiapkan faskes darurat tingkat pertama bagi OTG selain Asrama Haji dan Rusunawa Gemawang jika pertambahan OTG semakin naik," kata Sumaryatin, anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS kepada koranbernas.id, Kamis (24/9/2020).

Menurut Atin, sapaan Sumaryatin, optimalisasi asrama haji dan Rusunawa Gemawang sebagai faskes darurat tingkat pertama bagi OTG positif sangat perlu didukung secara bersama. Upaya tracing yang lebih cepat untuk mengatasi penyebaran perlu ditingkatkan lagi. Dengan masih tingginya penularan maka proses menemukan kasus di lapangan atau tracing kasus Covid-19 harus lebih cepat.
Kemudian setelah ditracing harus juga dibarengi dengan tes Covid-19 yang cepat sehingga mereka yang membawa virus bisa segera isolasi supaya memutus penularan.

"Memang kecepatan tracing kita untuk segera menemukan kasus di lapangan itu perlu cepat supaya yang terkena dilokalisir dan tidak menularkan," katanya.

Atin juga mengingatkan kepada masyarakat agar melakukan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kampanye cita masjajar secara massif terus ditingkatkan.

"Pencegahan itu harus digenjot dengan protokol kesehatan mungkin saat ini kurang kencang apalagi di tengah masyarakat yang hoax-nya luar biasa," ungkap Atin.

Disisi lain, lanjut Atin, Pemda perlu memastikan tenaga kesehatan agar tetap terjaga stamina dan kesehatannya. Tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas-Puskesmas agar diperhatikan tetap terjaga fisik, mental, dan intelektual. Tiga unsur ini patut dipertahankan karena pandemi Covid-19 akan berlangsung lama.

Dengan adanya kasus Nakes terpapar Covid-19 ini Pemda Sleman harus merapatkan barisan guna melindungi para Nakes yang masih terus bertugas.

Atin mengimbau semua pihak, khususnya Nakes, terus memperketat pelayanan dan lebih memperhatikan, baik pemakaian ataupun saat melepas APD masing-masing.

"Perjalanan Covid-19 ini masih panjang. Karena itu, jaga stamina fisik, moril, dan stamina intelektual, karena kita terus menerus belajar tentang Covid-19 ini," kata Atin.

Sementara, sambil merawat, kata Atin, tenaga medis kemungkinan juga dihadapkan dengan situasi-situasi baru yang berkaitan dengan virus Corona ini.

Atin mendukung penuh langkah tim penegak hukum untuk melakukan penertiban jam operasional pusat-pusat keramaian dan tempat hiburan malam di Sleman. Kalangan Dewan menilai langkah tersebut perlu dilakukan, lantaran tujuannya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Atin menambahkan, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi agar tidak menimbulkan gesekan antara pemilik tempat hiburan malam dengan petugas.
Pada aspek pendidikan, Atin mengusulkan Pemda perlu meninjau ulang kegiatan pembelajaran tatap muka mahasiswa yang akan dimulai bulan September dan Oktober ini.

Jika kampus belum siap menyediakan sarana dan menerapkan protokol kesehatan memadai, tak perlu memaksakan diri atau buru-buru menggelar tatap muka yang justru meningkatkan potensi risiko penularan Covid-19.

"Ya kampus harus siap protokol kesehatan dan ruang isolasi. Kalau tidak siap itu, jangan tatap muka dulu. Sektor pendidikan sama saja dengan pariwisata, melibatkan banyak orang dari luar Yogya, bisa Jakarta, Surabaya, manapun," katanya.

Dengan perkembangan Covid-19 di Sleman yang masih tinggi belakangan ini, Atin menuturkan sektor pendidikan dan pariwisata mau tak mau saat menggeliat lagi harus bisa berjalan beriringan dengan sektor kesehatan. Terlebih dengan bermunculannya kasus baru di Sleman, khususnya di perkantoran. Oleh karena itu protokol perkantoran, keramaian, pusat-pusat ekonomi, diperketat lagi.

"Bagaimana pun klaster-klaster baru, termasuk di kantor-kantor, itu memang harus diselesaikan dengan memperbanyak uji swab," tutur Atin yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sleman. (*)