Dinasti, Korupsi dan Pilkada

HAMPIR setiap minggu kita disuguhi berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah akhir-akhir ini. Saya dan banyak orang di negeri ini tidak dapat menggambarkan bagaimana perasaan menyaksikan realitas yang kontradiktif itu. Pada satu sisi kita patut berbahagia dan memberikan apresiasi kepada KPK atas keberhasilannya membongkar berbagai kasus korupsi itu, namun pada sisi yang lain secara bersamaan kita juga harus tertunduk lesu, karena rupanya korupsi masih terus marak terjadi. Keberhasilan dan prestasi KPK memberantas korupsi, rupanya tidak berbanding lurus dengan berkurangnya indeks korupsi. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya?

Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidaklah tunggal, dari aspek moralitas misalnya, dapat kita pastikan bahwa terjadinya korupsi karena tandus dan keringnya orotitas moral pelaku. Dari aspek sistem, sangat mungkin korupsi terjadi karena sistem yang memang mengharuskan seseorang masuk pada kubangan sistem yang korup, pilihannya jika tidak mengikuti sistem yang bersangkutan akan diasingkan dari kelompoknya. Dari aspek hukum, bisa saja karena longgar dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam undang-undang. Namun demikan, dari sekian banyak sebab, ada sebab yang paling dominan dibandingkan dengan sebab-sebab yang lainnya, yaitu tingginya biaya menjadi kepada daerah.

Konvergensi antara tingginya biaya politik dalam pilkada dengan tingkat korupsi ini, mungkin tidak akan terbaca di kota-kota besar semisal Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, di daerah-daerah lain utamanya di luar Jawa, aroma ini begitu menyengat tercium. Kalau kita coba sedikit membuka tabir sindikat korupsi dalam pilkada, maka korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahapan paling awal dalam pilkada, yaitu rekomendasi calon oleh masing-masing pimpinan partai politik. Sulitnya persyaratan jalur independen, menjadikan pilihan maju melalui partai politik sebagai perahu pencalonan yang paling diminati. Namun aturan yang mengharuskan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik membuka peluang terjadinya jual-beli suara dengan harga yang tidak murah. Beberapa waktu lalu muncul pengakuan dari seorang kader partai, bahwa dirinya diminta menyetorkan dana hingga ratusan miliar untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah. Meski tampak begitu jelas, namun realitas ini sangat sulit untuk dibuktikan, apalagi dana yang disetorkan adalah dana pribadi, bukan uang negara, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengusutnya.

Baca Juga :  Nasib Guru Honorer

Kebutuhan dana diperkirakan akan semakin besar pada saat penyelenggaraan kampanye. Masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum melek politik. Calon kepala daerah yang memberikan tunjangan atau hadiah yang paling besarlah yang akan dipilih, logika yang digunakan misalnya “kalau belum jadi kepala daerah saja sudah pelit, apalagi saat sudah terpilih”. Sebaik apa pun rekam jejak dan prestasi seorang calon, tidak akan menjadi pertimbangan, bahkan di sebagian daerah terpencil di Indonesia, masyarakat setempat sama sekali tidak kenal dengan calon-calon yang akan mereka pilih. Dalam konteks ini, kita sangat sadar bahwa pelaksanaan demokrasi substansial di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. Tidak selesai sampai di sini, bahkan pada saat sudah terpilih sekalipun, seorang kepala daerah wajib “membalas jasa” kepada para pendukungnya, dalam bentuk jabatan publik atau proyek.

Baca Juga :  Sistem Baru Penerimaan Siswa SMA dan SMK

Ada dua relitas lain yang ikut menyumbang semakin tingginya korupsi kepala daerah ini, yaitu calon tunggal dan dinasti politik. Munculnya calon tinggal di 14 daerah yang akan ikut menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2018 ini, diprediksi kuat adalah muncul akibat adanya transaksi-transaksi kotor di belakang layar. Kita sudah mafhum bersama bahwa keberadaan calon tunggal sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia, namun sayangnya sepuluh (10) partai politik memilih untuk tidak memunculkan calon lain, padahal mustahil tidak ada kader parpol potensial di daerah bersangkutan. Selain itu, maraknya dinasti politik akhir-akhir ini patut dikahawatirkan, selain menjadi momok demokrasi, dinasti politik juga kemungkinan besar lahir dari suap, nepotisme, dan gratifikasi.

Akhirnya, pemberantasan korupsi sama sekali tidak dapat jika hanya mengandalkan KPK saja, namun harus ditelusuri dari sebabnya yang paling dasar. Korupsi adalah akibat dari berbagai realitas kompleks yang cukup rumit, maka korupsi hanya akan hilang jika berbagai sebab itu terlebih dahulu diselesaikan. Jalan yang hari ini paling mungkin untuk menyelesaikannya adalah intervensi negara melalui undang-undang. ***

(Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi Minggu II Mei 2018/14 – 27 Mei 2018)