DPD RI Dukung Dana Desa untuk Padat Karya

133
Anggota DPD RI Drs HA Hafidh Asrom MM melakukan silaturahim dan penyerapan aspirasi bersama tokoh masyarakat Kabupaten Bantul, Sabtu (31/03/2018), di Hotel Pramesthi Yogyakarta. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI mendukung kebijakan pemerintah menggunakan dana desa untuk proyek padat karya di desa-desa mulai tahun ini.

“Hal itu agar dana desa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pedesaan,” ungkap Drs HA Hafidh Asrom MM, anggota DPD RI dari DIY, Sabtu (31/03/2018), saat melakukan silaturahim dan penyerapan aspirasi bersama ratusan tokoh masyarakat Kabupaten Bantul di Hotel Pramesthi Yogyakarta.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) harus  transparan dalam pelaksanaan program padat karya tunai tersebut.

“Terutama siapa saja masyarakat desa yang berhak untuk ikut memanfaatkan program padat karya dimaksud, kebjakan itu harus dikawal karena menyangkut kepentingan masyarakat di desa,” kata anggota Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah tersebut.

Baca Juga :  APBD 2018 Bakal Defisit Rp 67,2 Miliar
Sebagian tokoh masyarakat Bantul menghadiri silaturahmi dengan Anggota DPD RI Drs HA Hafidh Asrom MM. (istimewa)

Seperti diketahui, pembangunan desa tahun ini akan difokuskan pada kegiatan padat karya. Program ini disebut akan memberikan upah kepada masyarakat desa.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa pada tahun  ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan padat karya di desa.

“DPD RI  sudah meminta Kementerian Desa  PDTT agar segera menyampaikan laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi detail program-program, anggaran, dan progres pelaksanaan program padat karya,” kata dia.

Hafidh Asrom menambahkan, data-data itu sangat berguna untuk melakukan pengawasan Undang-Undang Desa (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saat kunjungan kerja dan reses di daerah.

Baca Juga :  Desa Bantul Miliki Batik Khas. Seperti Apa?

“DPD akan mengecek kebenaran program padat karya di lapangan saat kunjungan kerja. Karena ada beberapa pembangunan infrastruktur desa, tapi pembangunan tersebut bukan dari anggaran dana desa dan anggaran Kemendes, tetapi anggaran dari kementerian lain,” tegasnya.

Desa wisata

Soal dampak ekonomi masyarakat seiring berkembangnya pariwisata di Bantul, khususnya wisata alam dan desa wisata, Hafidh Asrom berharap potensi tersebut perlu dikelola lebih optimal lagi.

Ini dimaksudkan agar desa wisata memiliki daya tarik pengunjung, sehingga  mampu mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat di sekitar lokasi desa wisata. (sol)