dprd-diy-ingin-apbd-dan-danais-untuk-penciptaan-lapangan-kerjaKetua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. (istimewa)


Siaran Pers
DPRD DIY Ingin APBD dan Danais untuk Penciptaan Lapangan Kerja

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengajak masyarakat aktif mengawasi dan mengawal pembahasan anggaran dalam penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2023 dan perubahan APBD DIY 2022.


"Pembahasan untuk kebijakan umum anggaran 2023, ada perubahan PPAS 2022 mulai Senin depan. Komisi A DPRD DIY mengajak rakyat aktif untuk turut mengawasi prosesnya," ujarnya, Rabu (10/8/2022), pada konferensi pers di DPRD DIY.


Berdasarkan penelitian Komisi A DPRD DIY bersama ahli dari perguruan tinggi selama dua tahun terakhir, diketahui hampir tiga tahun ini dampak pandemi perlu direspons dengan kebijakan anggaran.

Setridaknya, terdapat lima pokok masalah yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya dampak pandemi yang mengakibatkan angka pengangguran naik signifikan dua tahun terakhir.


Sejumlah respons kebijakan menangani dampak pengangguran sudah dilakukan. Pemda DIY mengadakan pelatihan dan hibah kepada masyarakat, desain grafis, memasak, menjahit. Alokasi dana APBD dan dana Keistimewaan diharapkan bisa lebih fokus atasi masalah rakyat seperti kemiskinan dan ketimpangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja.

“Ada masalah kemiskinan jadi persoalan DIY, ketimpangan masih di atas angka empat butuh kerja keras mengatasinya. Selain itu harga bahan pokok juga mengalami kenaikan dengan daya beli turun sehinggah arga sulit terjangkau," kata Eko Suwanto.

Berkaitan dengan pembahasan APBD di KUA PPAS 2023 dan perubahan 2022, Komisi A DPRD DIY menginginkan ada kepastian APBD 2023 menjadi stimulan penciptaan lapangan kerja, begitu pula untuk perubahan di APBD 2022.

Fokus utama kebijakan anggaran untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat penting agar masalah rakyat terselesaikan.

"Komisi A DPRD DIY tengah menyusun Perda Pemajuan dan pembangunan desa/kelurahan dan kalurahan. Ke depan APBD DIY, dana keistimewaan, APBD Kota hingga APB Desa perlu sinkron. Ini penting," tambahnya.

Kalurahan dan kelurahan penting menjadi titik pusat pelayanan public serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Alokasi APBD DIY dan dana keistimewaan harus dialirkan ke kelurahan dan kalurahan guna memastikan sebagai titik pelayanan publik.

Diharapkan, lanjut dia, kelurahan dan kalurahan minimum mendapat anggaran Rp 1 miliar. “Ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola dana mulai perencanaan hingga pertangunggjawabannya," kata Eko Suwanto.

Ke depan, 438 desa dan kalurahan di DIY diharapkan bisa menerima alokasi yang sama. Sedangkan di Kota Yogyakarta alokasinya baru pada tingkat kemantren.

"Alokasi danais bisa berbasis kampung untuk kota. Kalau desa sudah ada APBDes, kalau kalurahan belum jadi SKPD, mantri pamong praja yang mengelola selama ini,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Posisi anggaran KUA PPAS,  pada pos belanja ada Rp 5,9 triliun dan pada Oktober ini DPRD DIY mulai pembahasan penyusunan RAPBD agar bisa jadi APBD 2023.

Eko Suwanto berharap alokasi pembahasan dana pembangunan harus berbasis aspirasi masyarakat, e-katalog.  Misalnya, konsumsi makan minum rapat dibeli dari produk masyarakat, termasuk merchandise.

Harapannya produk ekonomi rakyat terserap, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. (*)


TAGS: DPRD  DIY 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini