DPRD Jateng Dukung Pengembangan Bisnis BUMD untuk Meningkatkan PAD

DPRD Jateng Dukung Pengembangan Bisnis BUMD untuk Meningkatkan PAD

KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendukung pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Hariyanto, Rabu (15/9/2021), di ruang kerjanya menyatakan dukungan tersebut di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja dan belajar langsung mengenai peternakan sapi di Sleman.

“Kami mengapresiasi rencana inovatif dari BUMD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” jelas Bambang.

Ketika ada pengajuan business plan dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) untuk pengembangan di sektor peternakan, dewan langsung mengambil langkah serius.

“Kami dukung dan langsung belajar peternakan di Sleman untuk melihat bagaimana pengelolaan berdasarkan plasma ini,” tambah Bambang.

Namun dia memberikan catatan mengenai persiapan skema bisnis yang jelas dan tepat. Tujuannya agar langkah SPJT tersebut benar-benar mampu menambah PAD Provinsi Jateng dari sektor peternakan.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Riyono, dalam kesempatan yang sama berharap adanya perhitungan yang matang terkait dengan persentase pendapatan di dalam business plan.

Apabila rencana terkait peternakan tidak dipersiapkan secara cermat, maka bisa memperkecil keuntungan.

“Secara prinsip, kami mendukung tapi terkait dengan hitung-hitungan bisnisnya bagaimana? Prospek atau tidak?" tambah Riyono.

Apalagi jika memang perlu kerja sama dengan Dinas Peternakan. “Setidaknya bisa ambil bibitnya dari sana, bagus kok. Atau bahkan, sampai pada pengelolaan aset kandangnya,” sambungnya.

Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Jateng dengan PT SPJT ke peternakan sapi di Sleman. (istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jateng)

Ekspansi Jamkrida

Ketua Komisi C Bambang Haryanto juga menjelaskan adanya wacana ekspansi bisnis dari PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT Jamkrida Jateng) untuk keluar provinsi.

Rencananya, pergerakan pertama yang ingin dilakukan adalah masuk ke Provinsi DIY.

“Kami mendukung rencana ekspansi itu tapi perlu dilihat, seperti apa kebutuhan dari daerah lain. Bagaimana kondisi perbankan dan kredit di daerah tersebut,” katanya.

Salah satunya di Sleman. Ternyata ada peluang di tempat tersebut. Untuk itu perlu ada kejelasan skema program jaminan yang akan ditawarkan.

“Bagaimana masyarakatnya terkait dengan pengembalian kreditnya, sistem penawaran, dan penarikannya akan seperti apa. Setidaknya, jika itu bisa dipetakan, akan memperjelas ekspansi yang dilakukan,” sarannya. (red)