DPRD Kebumen Tidak Merevisi Perda RPJMD 2016 – 2021

193

WARTA PARLEMEN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen memastikan tidak akan merevisi/merubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2021 (Perda RPJMD 2017).

Ada beberapa alasan normatif yang menjadi dasar sikap DPRD Kabupaten Kebumen tidak akan melakukan revisi perda yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kebumen masa jabatan 2016-2021. Revisi atas perda RPJMD dimungkinkan paling cepat dilakukan setelah adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sikap DPRD Kabupaten Kebumen itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Miftahul Ulum, Senin (26/02/2018). Beberapa pihak merasa perlu merevisi perda itu, menyusul ditahannya Bupati Kebumen HM Yahya Fuad oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Miftahul Ulum mengatakan, Pasal 263 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) menyebutkan, RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun.

Selanjutnya pada Pasal 264 ayat (5) undang-undang ini disebutkan, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD, serta RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), dapat diubah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah  Pusat.

Dasar hukum lain, menurut Miftahul Ulum, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, serta RKPD.

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 432 ayat (1) disebutkan perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila, dalam pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses penyusunan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini.

Selanjutnya, jika hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri, serta jika terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan bila sisa masa berlakunya RPJPD kurang dari 7 tahun, dan sisa masa RPJMD kurang dari 3 tahun.

Berdasarkan norma-norma itu, menurut Miftahul Ulum, Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 tidak dapat dilakukan perubahan. Karena banyak syarat tidak terpenuhi, seperti tidak terjadi perubahan mendasar, dan sisa waktu masih memungkinkan, karena sisa masa belaku Perda RPJMD kurang dari 3 tahun.

Kemungkinan perubahan yang mendasar, akan terjadi perubahan kebijakan nasional sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sehingga kemungkinan perubahan Perda RPJMD Tahun 2016- 2021 bisa dilakukan tahun 2019. Hal ini menyesuaikan perubahan prioritas pembangunan nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024 (adv)

Baca Juga :  STPP Yogyakarta Beri Pelatihan Petani Sleman