Dukung KPU Wujudkan Data Pemilih yang Akurat

200
Rapat kerja Komisi A DPRD DIY dengan KPU DIY, Rabu (02/05/2018). (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Demokrasi elektoral memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan hak suara. Memilih atau mencoblos pada pemilihan umum (pemilu) merupakan hak asasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja (raker) Komisi A DPRD DIY dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY serta Pemda DIY, Rabu (02/05/2018), di lantai dua gedung DPRD DIY.

“Hak memilih tentunya dimiliki oleh mereka yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.

Rapat kerja ini digelar dalam rangka membantu KPU menyusun daftar pemilih Pemilu 2019. Hadir antara lain pimpinan Biro Tata Pemerintahan (Tapem), Satpol PP serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY.

“Di rapat kerja terungkap selisih rekapitulasi DP4 dengan Data Wajib KTP yang disampaikan Biro Tapem Pemda DIY,” kata Eko Suwanto.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menyatakan, selain ada fakta selisih DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), Komisi A juga menerima informasi mengenai gambaran sementara jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiap kabupaten/kota se-DIY.

Baca Juga :  Kesadaran Warga Ikut KB Tinggi

Adapun hasil rekomendasi rapat kerja adalah, Biro Tapem Setda DIY perlu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Pemkab/Pemkot se-DIY untuk menyelesaikan 100 persen perekaman e-KTP pada akhir Desember 2018.

Sedangkan Satpol PP DIY perlu bekerja sama dengan KPU melakukan pendidikan politik khususnya pengetahuan petugas Linmas saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

“Kita berkomitmen mewujudkan Pemilu 2019 yang bermartabat, berbudaya, jujur, rahasia dan adil,” kata Eko Suwanto.

Eko Suwanto. (istimewa)

Dia juga mengajak masyarakat agar aktif memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih pemilu 2019. “Partisipasi masyarakat penting untuk membantu pemilu yang demokratis dengan data pemilih yang benar dan akurat,” ujarnya.

Secara khusus dari rapat kerja itu, ada catatan yang perlu diperhatikan yaitu selisih DP4 dan Data Wajib KTP. “Belum ada TPS khusus, antara lain seperti di  rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain,” tambahnya.

Baca Juga :  Incumbent tidak Otomatis Nomor Urut Satu

Pihaknya  akan mengundang kembali KPU, Bawaslu dan Biro Tapem serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-DIY untuk mendengarkan penjelasan mengapa terjadi perbedaan data dan bagaimana strategi mengatasi masalah perbedaan data tersebut.

“Saat KPU sedang lakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, kita hormati proses coklit ini. Kita akan bantu KPU mewujudkan data pemilih yang benar dan akurat untuk menjamin hak konstitusi warga negara Indonesia dalam Pemilu 2019,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta ini. (sol)

Kab/Kota        DP4                 Wajib KTP        TPS Sementara

Bantul             801.357            704.459            3035

Yogyakarta      304.925            309.530            1.368

Kulonprogo      345.423            342.869            1.258

Gunungkidul    666.476            592.034            2.768

Sleman           829.519            787.958            3.379

DIY             2.947.700        2.736.850        11.808

Sumber: Komisi A DPRD DIY