Hafidh Asrom: Pemerintah Harus Berdayakan Kaum Rois

82
Tokoh masyarakat dan Pengurus Majelis Taklim menghadiri kegiatan Penyerapan Aspirasi yang diadakan anggota DPD RI asal DIY, Drs HA Hafidh Asrom MM. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan pemberdayaan para Kaum/Rois. Selama ini, mereka sudah berjasa besar terhadap pembangunan sosial budaya di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam masalah keagamaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Repulik Indonesia  asal DIY Drs HA Hafidh Asrom MM saat melakukan Penyerapan Aspirasi bersama Lembaga Mitra Indonesia, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Majelis Taklim se-Kabupaten Sleman di Bale Ayu Resto Jalan Magelang Mlati Sleman, belum lama ini.

“Pemerintah harus lebih apresiatif terhadap para Kaum/Rois karena tugasnya di masyarakat bukan hanya ngurusi masalah jenazah saja tetapi juga mempunyai peran yang besar terhadap urusan sosial dan budaya masyarakat,” tegas senator dari DIY ini.

Kaum Rois memang tidak mengharapkan bayaran, namun alangkah baiknya jika kita memperhatikan dan peduli atas jasa mereka.

Upaya itu bisa dilakukan dalam bentuk forum sebagai wadah pembinaan. Mereka juga perlu diangkat menjadi abdi budaya masyarakat di lingkungan Keraton Yogyakarta.

Anggota DPD RI asal DIY, Drs HA Hafidh Asrom MM. (istimewa)

Sebagai bentuk  pemberdayaan  dan perlindungan para Kaum/Rois, anggota DPD wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini meminta Pemerintah DIY membuat  Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan payung hukum terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan para Kaum/Rois itu.

“Dan yang tak kalah penting perlu dipikirkan kesejahteraan sebagai penghargaan terhadap para Kaum/Rois,” kata Hafidh Asrom.

Pada penyerapan aspirasi tersebut selain dibahas masalah dan kondisi yang ada DIY khususnya Kabupaten Sleman, juga menyoroti masalah rendahnya penghargaan pemerintah terhadap kesejahteran guru madrasah swasta di daerah.

Padahal selama ini, guru madrasah swasta banyak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam dunia pendidikan khususnya agama Islam. Sudah sepantasnya mereka mendapat kesejahteraan layaknya guru di sekolah negeri.

“Banyak guru melalui persatuan guru wiyata bhakti madrasah yang menyampaikan keluhan terlambatnya tunjangan dari pemerintah untuk guru di lingkungan madrasah  swasta mulai dari MI, MTs sampai MA, sehingga operasional dan kebutuhan terganggu,” kata pendiri Sekolah Al-Azhar Yogyakarta ini.

Pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah untuk menetapkan standardisasi guru di lingkungan madrasah dan pondok pesantren.

“Ke depan harus ada dukungan yang jelas dari pemerintah, sehingga guru swasta madrasah itu pendapatannya jelas,” katanya. (sol)