Indonesia Kekurangan Praktisi Hukum Perdagangan Internasional

Indonesia Kekurangan Praktisi Hukum Perdagangan Internasional

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY), Dr Sari Murti W SH M Hum, mengungkapkan saat ini Indonesia kekurangan ahli maupun praktisi hukum yang menguasai bidang perdagangan internasional.

“Pengacara ahli di bidang itu selama ini diambil dari Amerika dan Eropa, padahal untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia,” ujarnya kepada wartawan usai menutup Workshop Kemahiran Hukum seri ketiga, Sabtu (22/10/2022) sore, di The Manohara Hotel Yogyakarta.

Workshop tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program Studi (Prodi) S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), tahun 2022, memperoleh Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sari Murti menyarankan, saatnya pemerintah menyadari hal itu. Sedangkan kampus mengambil langkah berusaha membekali mahasiswa supaya memiliki pengetahuan dan ilmu berkaitan dengan praktik hukum perdagangan internasional.

“Kami akan bekerja sama dengan berbagai mitra baru yang punya kapasitas. Kami akan mengusahakan supaya kekosongan itu bisa diisi oleh lawyer dari dalam negeri. Masak kita harus memakai lawyer dari luar,” ucapnya.

Dia mencontohkan, belum lama ini ketika ada permasalahan CPO (Crude Palm Oil) Indonesia memakai lawyer dari Amerika Serikat. “Dari masalah itu, saya terinspirasi kenapa kok bukan dari Indonesia. Itu salah satu kekurangan yang masih ada di Indonesia,” terangnya.

Faktor penyebabnya adalah adanya tuntutan yang tinggi yaitu kemampuan menguasai sistem hukum internasional dan sistem hukum asing yang berarti penguasaan terhadap bahasa asing.

“Ini kan jarang terpikirkan, kuliah di Fakultas Hukum (pilih) yang gampang saja. Kami ingin mengubah cara pandang seperti itu,” ucapnya.

Dia mencontohkan, Fakultas Hukum di AS justru diisi orang-orang yang pintar yang juga menguasai ilmu matematika. Ilmu tersebut dibutuhkan kaitannya dengan perhitungan pajak atau warisan.

“Belum lagi bicara kontrak internasional. Ada perhitungannya juga. Saya ingin masyarakat mulai terbuka, banyak ruang yang masih bisa dimaksimalkan, apalagi bicara kepentingan Indonesia,” kata dia.

Sari Murti optimistis pada 2045 Indonesia menjadi negara gemilang karena generasi mudanya telah siap. Mau tak mau, persiapan itu harus dimulai sekarang. “Kapan? Mulai hari ini. Ini yang kami pikirkan,” tandasnya.

Tak lupa, dia juga memotivasi mahasiswanya. Harapannya, lulusan kampus ini diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional.

Yang terpenting, apapun profesinya jangan menjadi praktisi hitam, karena akan membuat sistem hukum menjadi tidak seperti yang diharapkan. “Apapun profesi Anda jadilah yang putih,” kata dia. (*)