Ini Risikonya Jika DIY Terapkan PSBB

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menyatakan para wakil rakyat menerima sejumlah masukan dari para pakar saat melaksanakan reses, Selasa (19/5/2020). Dari sejumlah opsi yang disampaikan, mereka ingin Pemda DIY tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Dalam kondisi ini pilihannya paling tidak ada dua. Pertama, lebih mengetatkan pembatasan sosial dengan menerapkan PSBB. Kedua, memperpanjang masa tanggap darurat selama satu bulan,” kata Huda.

Hanya saja penerapan PSBB dinilai sangat besar risikonya apabila dilihat dari berbagai aspek terutama matinya ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, biayanya pun sangat besar. PSBB belum tentu efektif karena terkait kebijakan pemerintah pusat yang sering inkonsisten.

Seperti diketahui, masa tanggap darurat bencana Covid-19 di DIY ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY. SK itu berlaku 20 Maret hingga 29 Mei 2020.

Huda menjelaskan, saat ini belum terjadi tren penurunan kasus positif Corona di DIY dan masih cenderung naik menembus angka 200, dengan PDP dan ODP yang berjumlah ribuan.

Artinya kondisi di DIY belum membaik dibanding saat awal ditetapkan tanggap darurat dahulu, di mana kasus positif masih di bawah 10.

Ditambah lagi kecenderungan masyarakat sepertinya kurang peduli dengan terjadinya wabah. Warga meramaikan berbagai tempat perbelanjaan, pemudik masuk DIY dan faktor-faktor lain yang belum menunjukkan kondisi membaik.

Anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat dengan pengetatan pelaksanaan berbagai protap kesehatan untuk pencegahan Covid-19 dipandang lebih moderat.

“Perpanjangan tanggap darurat ini akan memudahkan berbagai prosedur yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan instansi kesehatan,” tambahnya.

Contohnya, dalam masa tanggap darurat pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga kesehatan, jaminan hidup, obat-obatan dan berbagai keperluan penganggulangan Covid-19 bisa dilakukan cepat tanpa prosedur lelang. Anggaran pun bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang direlokasi dari berbagai instansi di DIY.

Selama masa perpanjangan tanggap darurat proses pembelajaran di rumah untuk siswa tetap dilanjutkan, berbagai kondisi lain bisa dilakukan antisipasi dengan lebih cepat.

“Dalam masa perpanjangan ini fasilitas pelayanan kesehatan sangat perlu ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya, tenaga kesehatan harus lebih diperhatikan keamanan sekaligus kesejahteraannya,” kata dia.

Selama perpanjangan masa tanggap darurat juga sudah harus dirancang dan dilaksanakan berbagai program recovery, terutama recovery ekonomi masyarakat kecil.

“Koperasi, UMKM, pariwisata dan berbagai sektor lain sudah harus diperhatikan dan digulirkan insentif agar tidak semakin terpuruk jauh. Jika mereka terpuruk dan jatuh pemerintah akan sangat sulit memperbaiki dan mengangkatnya,” ucap dia.

Pada tanggap darurat kedua Pemda DIY bisa melakukan program pararel yaitu penanggulangan Corona sekaligus recovery berbagai sektor terdampak. “Memang bukan pekerjaan mudah tetapi harus dilakukan bersama saat ini,” tandasnya. (sol)