Ini Saran BKS BUMD agar Sektor Perikanan Maju

Ini Saran BKS BUMD agar Sektor Perikanan Maju

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Sektor perikanan terutama produk ikan segar dari laut selatan DIY sangat berlimpah. Jika saja dikelola maksimal maka hasilnya tidak kalah dari pemasukan sektor pariwisata.

Melihat potensi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Kerja Sama (BKS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Seluruh Indonesia, Ahmad Syauqi Soeratno, menyarankan agar Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota se-provinsi ini membuat BUMD perikanan.

Diyakini, hanya dengan cara itu potensi kelautan dan perikanan DIY mampu dimanfaatkan secara optimal. “Pendirian BUM perikanan ini tinggal kembali ke kita semua,” ungkapnya saat menjadi pembicara diskusi yang diselenggarakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI M Afnan Hadikusumo, pekan lalu, di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan DIY.

Syauqi yang juga Wakil Ketua Majelis Ekonomi Kewirausahaan PP Muhammadiyah itu melihat salah satu titik lemah pengelolaan sektor perikanan ada pada koordinasi.

Pendirian BUMD perikanan diyakini akan membantu dinas terkait menjalankan fungsi koordinasi. Keberadaan BUMD juga menjadi off taker produk perikanan yang selama ini dibudidayakan oleh pelaku usaha perikanan.

Diakui, perikanan bukanlah sektor yang berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain. Industri ini juga tidak terlepas dari persaingan. Jika pemerintah ingin masuk ke wilayah tersebut maka harus dilakukan secara elegan.

Sedangkan pintu masuknya adalah BUMD sebab badan usaha ini tidak boleh semata-mata mencari profit tetapi juga sosial dan pelayanan bagi keberlangsungan usaha perikanan.  “Dengan BUMD pemerintah bisa masuk secara elegan,” tambahnya.

Dengan begitu, pemerintah bisa leluasa meningkatkan daya saing nelayan termasuk mencukupi berbagai keperluan nelayan, permodalan maupun teknologi. “Peningkatan kapasitas nelayan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, kampus maupun nelayan,” tambahnya.

Mengingat BUMD perikanan merupakan hal yang baru di DIY, Syauqi tidak merasa keberatan apabila pimpinan daerah mengundangnya untuk bertukar pemikiran.

“Kalau memang bupati Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Sleman butuh informasi mengenai BUMD perikanan, saya siap hadir,” kata Syauqi. (sol)