Jalan Buntu Darurat Guru

104
Karya: Lilik Sumantoro/Koran Bernas

KORANBERNAS – Kredibilitas Jogja sebagai Kota Pendidikan kini dipertanyakan. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir ini Jogja mengalami krisis guru alias kekurangan tenaga pendidik, mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Jumlahnya mencapai ratusan orang. Ironisnya, pemerintah seperti menghadapi jalan buntu untuk mengatasi persoalan tersebut.

Krisis guru yang dialami Kota Jogja ini gencar diteriakkan Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Fokki Ardianto, melalui media sosial. Fokki bahkan menyebut krisis tenaga pendidik di Kota Pendidikan ini sebagai sebuah keadaan darurat.

Menurut Fokki, Kota Jogja saat ini kekurangan 344 tenaga pendidik di tingkat SD dan SLTP. Sementara data yang dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan angka yang lebih besar, yaitu total kekurangan mencapai 389 tenaga guru baik di tingkat SD maupun SLTP negeri. Sementara data dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, kekurangan guru di 106 SD Negeri sebanyak 163  guru. Sedangkan untuk tingkatan SMP, dari 16 SMP yang ada masih kekurangan 84 guru.

Fokki menyebutkan, saat Komisi D berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengatasi persoalan kurangnya tenaga pengajar dapat menggunakan wewenang yang dimiliki walikota untuk mengangkat tenaga pengajar kontrak. Celakanya, menurut Fokki, tidak ada keinginan politik dari Walikota Jogja, Haryadi Suyuti, untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kalau mengangkat PNS itu memang kewenangannya Menpan RB. Tapi, di UU ASN ada solusinya, yaitu pegawai pemerintah dengan sistem kontrak. Nah, kalau tenaga kontrak kan itu (wewenang) Walikota. Sekarang tinggal mau apa tidak? Jadi problemnya, tidak ada keinginan politik dari Walikota (Haryadi Suyuti) untuk mengatasi persoalan itu,” kata Fokki kepada KoranBernas, Jumat (6/4).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menggambarkan, kondisi guru honorer di Kota Jogja saat ini cukup memprihatinkan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Oleh karena itu, dengan mengangkat mereka sebagai pegawai Pemkot non PNS, maka kesejahteraan dapat dinaikkan, setidaknya setara dengan Upah Minimum Perkotaan (UMP).

“Dengan mengangkat pegawai pemerintah dengan sistem kontrak, maka minimal gajinya bisa disetarakan UMP. Saat ini kan gaji guru honorer Cuma Rp 500.000, Rp 900.000 atau paling mentok Rp 1,2 juta. Itu karena (honor) mereka asalnya 15 persen dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi kalau pegawai dengan kontrak, bisa Rp 1,7 juta bahkan lebih,” ujarnya.

Baca Juga :  Radikalisme dan Narkoba, Sama Meresahkannya

Menurut Fokki, postur APBD Kota Jogja sejatinya sanggup membayar tenaga guru honorer yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) non PNS. “Kenapa saya bilang begitu? Kita sanggup kok. APBD kita termasuk besar,” ujarnya.

Fokki mencontohkan, Pemkot Jogja kini mampu memberikan tunjangan bagi pegawai lewat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang disahkan Desember tahun lalu. “Lha itu saja bisa kasih tambahan lewat TPP. Pegawai biasa saja minimal Rp 3 juta. Belum yang pejabat, sampai belasan juta. Masak, untuk menggaji guru honorer saja tidak bisa?,” tandasnya.

Dampak Moratorium

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Purwadi mengakui, kekurangan guru di Kota Jogja sebenarnya telah berlangsung cukup lama, tepatnya sejak tahun 2014 silam. Namun, Heroe mengaku Pemkot tak bisa berbuat banyak. Meski setiap tahun selalu mengusulkan penambahan formasi guru Aparatur Sipil Negara ASN ke pemerintah pusat, namun moratorium CPNS yang ketat menyebabkan Pemkot masih belum dapat melakukan penambahan tenaga guru.

“Problem kekurangan itu semua dialami oleh pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu, pada tahun ini, dalam koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, kita minta tambahan guru, tenaga medis dan tenaga ahli di bidang infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Heroe, Pemkot Jogja tak hanya menghadapi persoalan kekurangan guru, namun juga kekurangan pegawai di semua lini pemerintahan. Hal itulah yang mendorong adanya kebijakan TPP untuk merangsang kinerja pegawai agar dapat bekerja maksimal.

“Ketersediaan tenaga ASN kita itu hanya 55-60 persen. Dari seluruh anjab (analisis jabatan) atau posisi yang harus terisi maksimal hanya 60 persen. Jadi kekurangan itu tidak hanya guru saja, tapi juga tenaga di kelurahan, kecamatan, saat ini kita kekurangan,” paparnya.

Dengan masih berlakunya moratorium pengangkatan PNS di seluruh Indonesia, Heroe mengakui, sulit untuk melakukan penambahan atau pengangkatan tenaga ASN non PNS, karena postur APBD Kota Jogja sudah cukup banyak tersedot untuk mata anggaran belanja pegawai dan belanja rutin.

Baca Juga :  Ketika Ideologi Rongsokan Populer di Negeri Ini

Angka Pensiun

Kekurangan tenaga pendidik juga diakui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) DIY, Baskara Aji. Kepada KoranBernas, Jumat (6/4), Baskara Aji menyebut kekurangan guru di lima wilayah DIY mencapai 2.000 orang.

Kekurangan jumlah guru paling besar di tingkat Sekolah Dasar (SD), khususnya guru PNS. Di masing-masing kabupaten/kota, kekurangan mencapai 200 hingga 250 guru. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah, kekurangan jumlah guru lebih banyak pada mata pelajaran (mapel) tertentu, seperti Matematika dan Bahasa Indonesia yang kekurangan lebih dari 150 guru untuk masing-masing mapel di tiap kabupaten/kota.

Menurut Baskara Aji, ada beberapa faktor penyebab kekuarngan guru di DIY. Untuk tingkat SD, angka pensiun guru yang tinggi menyebabkan banyak sekolah yang harus memberikan beban tambahan mengajar pada guru yang tersisa. “Satu tahun ada sekitar lima puluh hingga enam puluh guru SD yang pensiun. Fenomena ini sudah booming sejak sepuluh tahun terakhir,” ungkapnya.

Menambah beban mengajar guru di tingkat SD juga sulit diwujudkan. Sebab sebagian besar guru di SD merupakan guru kelas, bukannya guru mapel tertentu, sehingga berbeda kompetensinya. Sementara untuk mengangkat guru baru juga bukan perkara mudah. Pemerintah DIY masih belum membuka penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah DIY.

Aji mengaku sebenarnya sudah mengajukan penambahan guru ke Pemerintah DIY maupun ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk membuka formasi untuk guru PNS agar persoalan kekurangan guru dapat diatasi. Namun hingga saat ini harapan tersebut belum bisa terwujud.

Solusi terakhir, Aji menyarankan pada sekolah untuk mengangkat guru honorer atau kontrak untuk mengatasi kekurangan guru. Sekolah bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar honor mereka. “Bisa menggunakan dana bos, namun maksimal dua puluh persen,” ujarnya.

Pihak sekolah, lanjut Aji, juga bisa bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk mengatasi masalah itu. Komite Sekolah bisa memberikan dana sukarela untuk membayar honor guru honorer atau kontrak. “Namun bantuan komite sekolah bersifat sukarela, jangan sampai membebani anak-anak,” tandasnya. (ros/yve)

(Tulisan ini juga dimuat di Koran Bernas cetak edisi 14/2018, 11 – 26 April 2018)