Jaring Aspirasi Pansus II DPRD Kebumen Gelar Public Hearing

129
Pansus II DPRD Kebumen Menggelar public hearing Raperda tentang Perubahan atas Perda No 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen. (Nanang WH/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Kebumen, melaksanakan kegiatan public hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda No 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen.

Publik Hearing diselenggarakan Jum’at (27/04/2018) dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus II Fitria Handini SH. Hadir dalam public hearing tersebut, Anggota Pansus II DPRD Kebumen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Peserta  public hearing berasal dari berbagai perwakilan tokoh masyarakat.

Fitria Handini mengatakan kegiatan tersebut guna membahas peraturan daerah tentang Perubahan atas Perda No 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Diharapkan Raperda ini Pansus II DPRD Kebumen tersebut dapat mendapatkan masukan dari berbagai tokoh masyarakat sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, rangkaian acara tersebut juga diadakan sesi diskusi dengan para tamu undangan yang hadir, untuk melengkapi  Raperda tersebut.

Baca Juga :  Rekomendasi Pansus I Hari Jadi Kebumen Seragam Usulan Eksekutif

Berbagai pertanyaan, saran, masukan dan kritik dari peserta muncul terhadap raperda tersebut.

Sujito perwakilan dari Desa Banjurpasar “mengenai Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi Tanah alun-alun untuk kepentingan pribadi, sosial, politik dan sebagainya yang sejenis Rp 200,00/m/hari mohon untuk diperjelas,” kata Sujito.

Ahmad perwakilan dari tokoh masyarakat menanyakan mengenai draft hasil rapat pansus terkait Pasal 3 yang berbunyi Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi tanah, alun-alun, bangunan/ gedung, alat ukur, alat berat, kendaraan bermotor dan kekayaan daerah lainnya.

“Mohon dijelaskan satu persatu,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Fitria Handini menjawab satu persatu terkait pertanyaan tersebut dan menyampaikan akan segera melaksanakan finalisasi terkait raperda yang dimaksud.

“Terkait sewa gedung dengan ruangan ber AC dan non AC juga terdapat perbedaan berkisar antara 1 juta dan 2 juta tergantung dari keperluan keperluan penggunaan gedung tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Pembayar Pajak Berpeluang Dapat Mobil

Sri Susilowati anggota Pansus II juga menjelaskan terkait tanah/bangunan yang berada di lokasi objek wisata yakni untuk tanah kelas 1 Rp 2.000 per meter per bulan, kelas 2 Rp 1.500 per meter per bulan, kelas 3 Rp 1.000 per meter per bulan dan untuk bangunan kelas 1 Rp 3.000 per meter per bulan, kelas 2 Rp 2.500 per meter perbulan dan kelas 3 Rp 1.500 per meter per bulan.

Diakhir acara tersebut Fitria Handini melanjutkan rapat finalisasi penggodokan raperda tersebut Jum’at (27/o4/2018) dan selanjutnya disampaikan dalam penyampaian laporan pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kebumen Senin (30/04/2018) dengan agenda Rapat Paripurna Penyampaian Laporan  Pansus pembahas 3 Raperda Kabupaten Kebumen (iklan)