JKN Menghadapi Problem Melambannya Kepesertaan dan Tunggakan Iuran

56
Program Mobile Customer Service di daerah yang jauh dari kantor BPJS Kesehatan, menjadi upaya mendekatkan pendaftaran peserta JKN, di Kebumen. (istimewa)

KORANBERNAS.ID–Melambannya penambahan kepesertaan dan tunggakan iuran menjadi persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kebumen, Purworejo dan Wonosobo. Cakupan kepesertaan JKN di 3 kabupaten itu rata-rata kurang dari 80 persen  Padahal di awal 2019, target cakupan kepesertaan berdasarkan Universal Health Coverage (UHC) 2019 adalah 95 persen.

Hal itu terungkap dalam media gathering yang diselenggarakan BPJS Kesehatan cabang Kebumen, Kamis (13/10/2019). Kegiatan ini dilakukan dengan menyusuri pantai selatan di Kecamatan Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan serta Ayah. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kepesertaan dan sikap masyarakat tentang JKN.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kebumen Maya Susanti kepada wartawan mengungkapkan, per 5 September 2018, cakupan kepesertaan di Kabupaten Kebumen mencapai 80,22 persen. Di Kabupaten Wonosobo lebih rendah 70,17 persen dan yang paling rendah di Kabupaten Purworejo hanya 69,49 persen.

Baca Juga :  Operasi Pasar Belum Pengaruhi Harga Beras

Upaya peningkatan cakupan telah dilakukan, dengan lebih memudahkan dan mendekatkan   pelayanan pendaftaran.

Menurut Maya, melambannya penambahan cakupan kepesertaan bisa disebabkan oleh sejumlah faktor

. Kemungkinan pertama,  diantara anggota keluarga belum ada yang sakit. Bukan hal rahasia, ada kelompok masyarakat mendaftarkan menjadi peserta JKN, setelah ada salah satu keluarganya sakit, memerlukan biaya perawatan yang besar.

Kemungkinan lain, kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar  iuran JKN.

Kelompok terakhir, kelompok masyarakat  menengah atas yang telah memiliki akses  asuransi jiwa. Sehingga mereka tidak memilih JKN sebagai perlindungan kesehatan mereka. Di Kebumen ketiga kelompok itu jumlahnya 200 ribuan jiwa.

Soal tunggakan iuran JKN peserta mandiri, Maya Susanti mengungkapkan, di 3 kabupaten tadi tunggakan iuran mencapai Rp 14 miliar lebih. Sudah diupayakan  penagihan, salah satunya melibatkan kader JKN.

Baca Juga :  Kebumen Bersiap Raih Adipura

Kader JKN mendapatkan fee sebesar 25 persen dari jumlah tagihan yang berhasil dihimpun .

“Kami membutuhkan tambahan 30 orang kader JKN,“kata Maya Susanti.

Ketika susur pantai jurnalis dan BPJS Kesehatan Kebumen mendapati ada dua orang yang awalnya dianggap sudah peserta JKN KIS,  dengan iuran dibiayai APBN.

Warga Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong Kebumen yang sehari -harinya penambang pasir laut, mengaku beium menjadi peserta  JKN. (SM)