Selasa, 05 Jul 2022,


jokowi-tanya-lpj-dana-desa-ribuan-kades-kompak-menjawab-sulitJokowi diajak selfie petugas pendamping dana desa. (b maharani/koranbernas.id)


maharani
Jokowi Tanya LPj Dana Desa, Ribuan Kades Kompak Menjawab Sulit

SHARE

KORANBERNAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu ribuan kepala desa (kades), perangkat desa dan petugas pendamping dana desa se-Jawa Tengah (Jateng), Kamis (22/11/2018).


Seperti biasa Jokowi melakukan dialog sehingga suasana menjadi hidup. Acara yang dikemas Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jateng itu berlangsung di Merapi Ballroom Komplek PRPP Semarang.

  • Stand Up Comedy Digelar di Hutan
  • Nikmatnya Tongseng Ayam Kampung Pak Antok

  • Terungkap dalam pertemuan tersebut, para Kades mengeluhkan masih ribetnya pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Dana Desa.

    “Dana Desa cair dan penggunaannya perlu pertanggungjawaban. Saya tanya, apakah pembuatan LPj masih sulit ?” tanya Jokowi.

  • Siswa SDIT Insan Utama Ikuti Kemah Nasional
  • Perajin Genteng Berduka Saat Hujan

  • Ribuan kades pun kompak menjawab sulit. Mendengar hal itu, Presiden meminta perwakilan kades dan petugas pendamping Dana Desa maju.

    Kemudian mengalirlah dialog tersebut.

    “Sulitnya seperti apa? Coba dari Boyolali maju,” pinta Jokowi. 

    Maka terjadilah dialog serius namun santai di atas panggung sarasehan.

    “Sulitnya, selama ini sering mendengar sendiri dari Pak Jokowi laporan cukup dua lembar, akan tetapi dalam setahun tidak bisa dihitung lembaran LPj-nya. Banyak,” ujar Sugeng, salah seorang kades di Boyolali.

    “Sulit? Tapi empat tahun bisa membuat laporan,” cetus Jokowi yang disambut gelak tawa hadirin.

    Sedangkan perwakilan petugas pendamping Dana Desa, Wulandari, mengaku para kades kerap lupa menyertakan nota belanja sebagai bukti penggunaan Dana Desa.

    “Laporannya tidak sulit tapi notanya keselip. Sering, saat saya tanya, dijawab notanya belum ada, Mbak,” kata Wulandari.

    Para kades yang didampingi, lanjut dia, juga kerap memecah penggunaan Dana Desa untuk banyak kegiatan. Hal ini yang membuat LPj menjadi banyak.

    “Laporannya jadi banyak karena kegiatannya dibuat kecil-kecil. Semestinya bisa dijadikan satu kegiatan sehingga laporannya bisa satu,” tambahnya.

    Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Jokowi mengakui target pembuatan LPj penggunaan uang negara memang tidak seperti yang diharapkannya.

    Sejak Dana Desa dikucurkan empat tahun lalu, mekanisme pertanggungjawaban ribet dan berbelit.

    Bahkan meski dua tahun lalu sudah menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membuat aturan yang simpel namun tidak mengesampingkan faktor akuntabilitas laporan, harapan Jokowi belum bisa terwujud.

    “Saya ngecek kalau pas malam. Ada sekolah, malam hari masih terang benderang. Pikiran saya senang, malam hari masih ada kegiatan belajar mengajar. Saya tanya, ada kegiatan apa kok sampai malam. Pak kami baru selesaikan SPj (Surat Pertanggungjawaban). Ternyata pekerjaan sampai malam tidak menyiapkan kegiatan belajar mengajar tapi menyelesaikan SPj. Di Kementerian PU juga seperti itu,” tutur Jokowi.

    Atas kenyataan tersebut, Presiden Jokowi berjanji di tahun anggaran 2019 pemerintah akan fokus menggarap perubahan regulasi menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

    “Kalau peraturan presiden, peraturan menteri mudah diubah. Tapi ini undang-undang, yang namanya perintah undang-undang itu sulit, sehingga belum bisa sederhana,” jelas dia.

    Bagi Jokowi dengan LPj kegiatan yang sederhana namun akuntabel maka diharapkan akselerasi pembangunan, khususnya di desa akan makin cepat.

    “Kalau kita ingin bersaing dengan negara lain maka harus cepat, penyelesaiannya cepat. Kalau prosedurnya lamban seperti ini maka kita akan kalah. Di era sekarang, persaingan tidak lagi antara yang besar dan kecil atau kuat dengan yang lemah, tapi antara yang cepat dengan lamban atau lambat,” tegas dia.

    Lewat Dana Desa, akselerasi pembangunan di pedesaan makin cepat. Empat tahun pencairan Dana Desa tercatat jalan desa sepanjang 123.000 kilometer terbangun.

    Selain itu juga mampu menyelesaikan pembangunan 11.500 posyandu, 18.000 PAUD, 6.500 pasar desa, 791.000 ribu meter jembatan, 28.000 unit irigasi, 1.900 embung dan 26.700 kegiatan giat di Bumdes.

    “Bahwa yang namanya desa selalu ada di pikiran dan hati saya, karena saya berasal dari desa. Dan empat tahun terakhir, desa jadi bintang utama pembangunan. Saya percaya dengan membangun desa maka kita membangun Indonesia yang asli,” tandas Jokowi.

    Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi konsep pembangunan pemerintahan Jokowi yang membangun wilayah pedesaan dan pelosok Tanah Air.

    Di Jateng, selain terbukti mampu mendorong dan menggeliatkan perekonomian masyarakat desa, Dana Desa juga telah dikelola secara transparan.

    “Hanya sedikit desa yang belum nempelkan info anggaran dana desa secara utuh. Artinya transparansi sudah terbangun, publik bisa melihat. Dan dengan Dana Desa partisipasi masyarakat akan datang, sekarag muncul banyak inovasi, desa wisata misalnya,” sambung Ganjar. (sol)



    SHARE
    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini