Masyarakat Cenderung Apatis dengan Calon DPD

128
Ketua KPU Jateng Joko Purnomo   memberikan sosialisasi tentang Pendaftaran Calon Anggota DPD Jateng. (prasetiyo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar sosialisasi  dan verifikasi pendaftaran peserta pemilu perseorangan pada Pemilu 2019.

Kegiatan bertema Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah  di Indonesia itu berlangsung di gedung Andrawina Hotel Owabong, Kamis (05/04/2018).

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, berharap melalui sosialisasi ini  minat warga Jateng menjadi anggota DPD semakin bertambah.

“Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi anggota DPD dari Provinsi Jateng yakni dukungan minimal sebesar 50 persen  dari 35 kabupaten/kota, sehingga dukungan harus datang dari sekitar 16 daerah,” ujarnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3)  yang sudah direvisi, jatah DPD untuk Jateng empat orang, disertai bukti dukungan yakni fotokopi KTP bagi yang namanya tercantum dalam daftar pendukung pada Daftar Calon Tetap  (DPT).

Hadir dalam sosialisasi itu, Ketua KPU Purbalingga beserta anggotanya, semua Parpol peserta Pemilu 2019,  tokoh masyarakat,ketua organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Purbalingga dan sejumlah tamu undangan.

Baca Juga :  Peserta Lomba Marching Band Bersemangat

Joko Purnomo menginformasikan,  pengumuman pendaftaran calon anggota DPD dimulai 2 – 8 Juli 2018, pendaftaran calon 9 – 11 Juli 2018, verifikasi administrasi syarat calon 12 – 18 Juli 2018, dan pemberitahuan hasil verifikasi 19 -20 Juli 2018.

Kemudian, penyerahan perbaikan syarat dukungan dan syarat calon 21 -24 Juli 2018, dan pengumuman perbaikan syarat dukungan dan atau syarat calon di laman KPU 21 – 27 Juli 2018.

Disinggung soal waktu untuk verifikasi apakah cukup, Joko Purnomo dengan jelas menjawab cukup. “Verifikasi faktual untuk syarat dukungan merupakan kewajiban dari KPU. Apakah waktunya cukup untuk verifikasi? Jawaban saya cukup. Sebab petugas kita tersebar di berbagai kota. Mulai dari petugas di tingkat TPS, tingkat desa, kecamatan dan daerah,” tegas Joko Purnomo.

Apatis

Narasumber lain dalam kesempatan itu, dosen  Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Rofiq mengatakan, masyarakat sekarang cenderung apatis kepada DPD.

Baca Juga :  Bus Pariwisata Menabrak Bukit Bego, Dua Orang Meninggal

Hal itu disebabkan karena masyarakat menilai kurangnya kewenangan  DPD dalam sistem perpolitikan Indonesia. Padahal, tegas Rofiq, DPD lahir dari semangat reformasi yang menginginkan politik tidak hanya dimonopoli kepentingan partai politik.

“DPD tidak populer karena kewenangannya tidak seluas DPR seperti fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting. DPD pun belum efektif mengangkat kesejahteraan bagi daerah yang diwakilinya,” ungkapnya.

Dia mengajak semua pihak mendorong penguatan DPD. Saat ini anggota DPD berpotensi kuat berasal dari anggota aktivis atau organisasi masa (Ormas). Bukan tanpa alasan, anggota DPD yang bukan dari anggota partai politik akan sangat sulit memperoleh masa dalam Pemilu.

“Di Jawa Tengah yang jumlah penduduknya melebihi 15 juta mengharuskan 5.000 fotokopi KTP sebagai syarat pendaftaran DPD. Ini tidak mudah karena mereka bukan dari partai politik,” jelasnya. (sol)