Mitra Keluhkan Kebijakan Fleksibilitas Bulog

27
Petani di Desa Dukuh Kecamatan Delanggu Klaten yang tengah memanen padinya. Musim panen pad diperkirakan akan berakhir pertengahan Mei 2018. (Masal Gurusinga/koranbernas.id)

KORAN BERNAS.ID--Kebijakan fleksibilitas yang diterapkan Perum Bulog dalam pengadaan cadangan beras pemerintah, dikeluhkan para mitra kerja. Pasalnya, kebijakan itu dinilai terlalu berat dan dikhawatirkan Bulog tidak dapat beras yang diinginkan. Namun karena itu sudah menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur), maka mitra kerja tidak bisa berbuat apa-apa.

“Ada kebijakan fleksibilitas maksimum kenaikan harga 20 persen namun penurunan kurang dari 10 persen. Pertama naik 20 persen harga sudah Rp 8.760/kilogram dan turun ke Rp 8.030/kilogram. Artinya turun cuma 10 persen. Padahal harga beras di luar masih tinggi,” kata Ketua Paguyuban Mitra Kerja Bulog Surakarta H Tulus melalui telepon selularnya.

Tulus menjelaskan jika Bulog hanya membeli beras dengan harga Rp 8.030/kilogram atau dibawah HET pemerintah Rp 9.450/kilogram tentu dikeluhkan para mitra kerja. Dengan kondisi itu, kata dia, banyak mitra kerja yang tidak melakukan kontrak pengadaan dengan Bulog.

Namun Tulus juga menyarankan para mitra bahwa outlet beras tidak hanya Bulog, namun juga pasar. Mitra kerja Bulog harus tanggap dengan kondisi saat ini karena Bulog cuma menyerap 10 persen dari produksi nasional. Yang banyak justru untuk konsumsi pasar.

“Bulog cuma one day service. Setor langsung bayar. Tapi harus pula dipahami bahwa kontrak pengadaan Bulog hanya memiliki durasi seminggu,” jelas Tulus.

Karena dalam kontrak pengadaan tidak ada jaminan, maka jika dalam pelaksanaan terjadi masalah atau katakan pihak mitra kerja tidak bisa memenuhi target maka tidak ada sanksi. Yang ada hanya beban moral saja dan saat itu juga kontrak kerja diputus.

“Sebagai contoh seorang mitra telah menandatangani kontrak pengadaan dengan Bulog sebanyak 50 ton beras dalam waktu seminggu, namun hanya mampu menyetorkan 30 ton maka saat itu juga kontrak diputus,”ujarnya.

Mitra kerja yang tidak ingin rugi tentu berpikir ulang untuk mengadakan kontrak dengan Bulog. Di satu sisi ada masalah pada harga, tapi di sisi lain panen petani sudah hampir habis dan adanya kebijakan fleksibilitas Bulog.

Dengan kondisi itu, Tulus meminta Bulog untuk membuka kran dan dalam kondisi apapun Bulog saatnya membeli agar gudang-gudang mereka terisi.

“Ini juga ada masalah. Di satu sisi pemerintah minta stok terpenuhi tapi Bulog tidak membuka kran. Akibatnya beras tidak bisa masuk gudang,” jelas Tulus

Sementara itu Kepala Bulog Sub Divre Surakarta Titov Agus Sabelia melalui pesan whatsappnya menjelaskan bahwa terkait dengan kontrak pengadaan dengan mitra kerja, Bulog memiliki acuan yang berlaku sejak 24 Maret hingga 30 April 2018. Adapun acuan itu kata dia, harga GKP (Gabah Kering Panen) di petani Rp 4.070/kilogram, GKP di penggilingan Rp 4.125/kilogram, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 5.060/kilogram, GKG di gudang Bulog Rp 5.115/kilogram dan harga beras di gudang Bulog Rp 8.030/kilogram. (SM)