Pansus Gelar “Public Hearing” Raperda “E-Goverment”

160

KORANBERNAS.ID–Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Kebumen yang membahas Raperda Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Senin (16/04/2018) menggelar public hearing.

Kegiatan yang menjadi rangkaian pembahasan raperda itu untuk menampung  masukan dan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat.

Pelaksanaan e-goverment ini sendiri diasumsikan bisa menghemat  anggaran Rp 7,8 miliar per tahun.

Dalam public hearing yang dipimpin Ketua   Pansus Ir Budi Hianto Susanto, persoalan yang  paling banyak dimunculkan, adalah pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Kedua persoalan ini, hampir merata terjadi di sebagian besar OPD penyelenggara pelayanan berbasis teknologi informasi.

Camat Padureso, Agus Septadi menyebutkan,  di OPD yang ia pimpin, persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia, masih menjadi persoalan, jika e-government diterapkan di kecamatan paling pinggir di Kebumen.

Akses  internet OPD di wilayah masih  menggunakan radio, bukan serat fiber atau kabel. Sumber daya yang mengelola teknologi informasi  yang memenuhi kualifikasi ahli IT juga belum ada.

Baca Juga :  Terminal Bus Kebumen Sepi Penumpang

Persoalan ini juga muncul di beberapa OPD  yang mengelola aplikasi  berbasis IT (teknologi Informasi).

Budi Hianto Susanto yang meminta 3 OPD menjelaskan, aplikasi yang sudah ada di 3 OPD,  ternyata fungsi aplikasi sudah dihentikan, tidak bisa jalan.

Misalnya aplikasi Remaja (Rembug Jalan), aplikasi yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebumen, ternyata  sudah tidak berfungsi. Operator aplikasi itu sudah tidak bisa meng entry data persoalan jalan.

Hal yang juga pada aplikasi Sijari atau Sistem  Informasi Jaringan Irigasi yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen, juga tidak berfungsi.

Data yang dimiliki dinas itu dan semestinya menjadi konten aplikasi ini, tidak bisa dimasukkan dalam sistem aplikasi ini. Data disimpan secara manual atau komputer.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kebumen dr A Dwi Budi Satrio mengatakan, ada beberapa apilkasi  di dinasnya. Aplikasi  sudah terintegrasi dengan BKKN di Jakarta.

Persoalan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola IT atau aplikasi, menurut Budi  Satrio, dengan memberdayakan PNS yang ada,  dengan pelatihan di luar jam kerja atau over time. Namun jika untuk menambah lapangan kerja, bisa merekrut  tenaga IT di luar PNS.

Baca Juga :  Bupati Kebumen Ditetapkan jadi Tersangka Korupsi

Menurut Budi Hianto Susanto, persoalan infrastruktur masih bisa diatasi cepat dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan infrastruktur. Memecahkan masalah  sumber daya manusia lebih sulit.

Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PNS yang memiliki keahlian  IT, sangat terbatas.

Sementara  pencari kerja yang memiliki keahlian  di bidang IT, kurang tertarik bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) di OPD di Kebumen. Honor yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten Kebumen tidak menarik mereka menjadi tenaga IT di OPD.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kebumen Cokroaminoto, SIP. M.Kes mengungkapkan,  ada 4 tahapan pelayanan,  menuju terwujudnya e-government.  tahapan pertama semua pelayanan masih manual. Tahapan kedua sudah computerize,  tahapan  ketiga sudah terkoneksi  internet. Sedangkan tahapan keempat, terwujudnya e-government,  semua  pelayanan sudah berbasis internet dan terintegrasi.

E-government bukan smart city,“ kata Cokro. (iklan)