Pedagang di Luar Shelter Kutoarjo Perlu Ditindak Tegas

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Perwakilan Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Shelter Kutoarjo mengadu ke Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Dion Agasi Setyabudi. Para PKL diterima di ruang kerja Ketua DPRD Purworejo, Rabu (6/10/2021).

Ketua Koperasi PKL shelter Kutoarjo, Ridwan mengadukan maraknya PKL berjualan di sepanjang jalan Durian (belakang rumah dinas Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti). Usai beraudensi, Dion mengatakan kalau PKL di sepanjang jalan Durian tidak ditertibkan, mengakibatkan PKL Shelter Kutoarjo merasa dirugikan.

"Mereka PKL Shelter sudah masuk ditertibkan untuk berjualan di dalam Shelter. Kalau PKL di Jalan Durian tidak ditertibkan, maka PKL dalam Shelter berniat kembali lagi keluar dari shelter, berjualan di halaman parkir shelter," jelas Dion.

PKL di dalam shelter, imbuh Dion, resmi dengan membayar retribusi, sementara yang di luar shelter bebas retribusi, tetapi tidak mendapatkan penindakan.

"Hal tersebut menjadi kritik bagi perencanaan penataan PKL Kutoarjo kurang matang ada pedagang di luar dan menimbulkan masalah baru," jelasnya.

Ketua DPRD Purworejo mengatakan, para pedagang yang tidak menaati aturan untuk berjualan di dalam shelter harus ditindak tegas.

"Jangan sampai PKL yang sudah mau ditata (masuk shelter) kok malah merasa dirugikan, karena ketidak-tegasan Pemerintah," sebutnya.

Dion menilai, pembangunan Shelter Kutoarjo tidak ada perencanaan matang, akibatnya PKL mengalami kebingungan. Jumlah pedagang tidak sebanding dengan kapasitas shelter.

Menyikapi pengaduan itu, Ketua DPRD berjanji akan menghadirkan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan PKL Shelter, untuk mencari solusi terbaik. *