pegawai-balai-bahasa-diy-teriakkan-yel-antikorupsiPegawai BBY meneriakkan yel antikorupsi, Kamis (8/8/2019). (sholihul hadi/koranbernas.id)


sholihul
Pegawai Balai Bahasa DIY Teriakkan Yel Antikorupsi

SHARE

KORANBERNAS.ID – Teriakan yel-yel antikorupsi menggema di Ruang Sutan Takdir Alisjahbana Kantor Balai Bahasa DIY kawasan Kotabaru Yogyakarta, Kamis (8/8/2019). Ini merupakan bagian dari Kampanye Zona Integrasi-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di kantor tersebut.


Tak hanya sebatas yel, mereka juga dengan suka rela menandatangani komitmen di atas lembaran kertas yang sudah disediakan serta disaksikan langsung Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Prof Dr Dadang Sunendar serta Kepala BBY, Drs Pardi M Hum, sekaligus dia yang pertama kali membubuhkan tanda tangannya.

  • Warga Protes Proyek Pengaspalan Jalan Terkesan Asal Jadi
  • Sudah Ada Produk Bumdes yang Mendunia

  • Dadang Suhendar berpesan deklarasi antikorupsi jangan hanya sebatas yel atau karena akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), akan tetapi harus berkelanjutan.

    “Deklarasi antikorupsi di lingkungan Balai Bahasa Yogyakarta mudah-mudahan bukan hanya karena ada penilaian dari Kemenpan RB tetapi menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkannya,” kata Prof Sunendar.

  • Dana Bagi Hasil Pajak Tak Transparan
  • Doa Tahlil dari Bantul untuk Mbah Moen

  • Jangan sampai yel-yel yang singkat, tegas dan lugas itu hilang usai penilaian. “Latih terus. Kan tidak memberatkan. Yel-yel ini mengingatkan kita semua, ketika akan melakukan kegiatan tidak baik langsung ingat. Itu salah satu pagar untuk mengindarkan kita dari perilaku tidak baik,” ujarnya.

    Sebenarnya, lanjut Prof Sunendar, sumpah yang diucapkan pertama kali saat menjadi ASN (Aparatul Sipil Negara) sudah sangat sakral dan luar biasa.

    “Kalau kita cermati betul, kita bergetar. Satu kalimat pertama itu sebetulnya mengandung amanah di pundak kita. Sebagai abdi negara kita harus jadi pelopor melayani masyarakat bukan sebaliknya mencederai kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

    Selama ini, pencegahan korupsi di semua unit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen).

    Secara internal, terdapat Satuan Pengendalian atau SP. Masalahnya, mencari anggota SP tidak mudah karena mereka harus memahami setiap program Satker (Satuan Kerja).

    Penandatanganan komitmen antikorupsi pegawai Balai Bahasa Yogyakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

    “SP ini salah satu lapisan pengaman di setiap satker. Semacam model deteksi dini secara internal,” ujarnya. Selama lima tahun berturut-turut Kemendikbud meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Dijadwalkan pada 13 Agustus 2019 tim dari Kemanpan RB melakukan visitasi ke Balai Bahasa Yogyakarta. Kepada wartawan di sela-sela acara Prof Sunendar menyampaikan dari 35 Satker, dua lolos seleksi yaitu Balai Bahasa Yogyakarta dan Balai Bahasa Bali.

    “Sejauh ini alhamdulillah di lingkungan balai bahasa tidak ada karena kita termasuk cepat menindaklanjuti arahan irjen. Sistem pencegahan dini secepat mungkin. Setiap kantor kami sarankan melakukan kampanye antikorupsi sesuai edaran KPK, Irjen dan menteri. Kami secara bertingkat melakukan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi,” paparnya.

    Salam literasi usai kampanye antikorupsi. (sholihul hadi/koranbernas.id)

    Kepala BBY Drs Pardi M Hum menambahkan instansi yang dipimpinnya sudah siap menyambut tim penilai dari Kemenpan RB.

    “Balai Bahasa Yogyakarta ditetapkan mewakili lembaga yang akan dinilai oleh tim dari Kemenpan RB menjadi kantor ber-WBK (Wilayah Bebas Korupsi),” ucap dia.

    Dua instansi lain yang terpilih yaitu Musuem Benteng Vredeburg dan Balai P4TK Matematika.

    “Masyarakat harus diberitahu, mudah-mudahan ke depan BBY berhasil dan betul-betul menjadi kantor bersih dari korupsi,” kata Pardi.

    Mengenai persiapannya, dia menyampaikan sudah dilakukan sejak jauh hari antara lain berupa gerakan ayo tidak korupsi, tolak gratifikasi dan yel antikorupsi.

    “Kalau kantor ini berhasil menjadi WBK maka akan menjadi rujukan dan bisa mempengaruhi lembaga lain menciptakan ASN dan lembaga pemerintah yang betul-betul tidak ada korupsi,” tandasnya.

    Adapun aspek penilaian meliputi pelaksanaan anggaran, pelayanan dan kenyamanan kantor.

    Semua pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus sesuai ketentuan (SOP), tidak ada pemborosan dan gratifikasi.

    “Masyarakat juga akan ditanya secara langsung atau lewat telepon,” kata Pardi.

    Misalnya, apakah Balai Bahasa memberi transpor tetapi dipotong atau memberi honor tidak sesuai dengan yang tertera di kuitansi.

    Pada aspek kenyamanan, contoh sederhananya adalah kantor itu harus terbebas dari puntung rokok tidak pada tempatnya.

    Apabila ditemukan puntung rokok tercecer di halaman maka semua pegawai kantor ini memiliki kewajiban yang sama untuk memungutnya. (sol)



    SHARE
    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini