Pelaku Pariwisata Menunggu Kepastian dari Pemerintah Pusat

Pelaku Pariwisata Menunggu Kepastian dari Pemerintah Pusat

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Kepastian tentang okupansi hotel dan restoran saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, masih belum ditetapkan. Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo, menyatakan masih akan melihat perkembangan dan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Ditemui usai pembukaan acara Jogja International Travel Mart (JITM) di Yogyakarta, Selasa (23/11/2021), Singgih mengatakan pihaknya belum tahu persis seperti apa kebijakan pemerintah terkait hunian hotel dan batasan pengunjung restoran saat PPKM Level 3. Yang pasti, semua kebijakan akan diarahkan sebagai langkah kewaspadaan guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Belum. Kita masih melihat dulu seperti apa kebijakan pusat nanti. Kalau saat PPKM level 2 kemarin kan okupansi hotel sampai 70 persen. Nah, saya belum tahu apakah saat PPKM level 3 nanti tetap 70 persen ataukah menjadi 50 persen kita lihat dulu kebijakannya. Tapi yakinlah, semua dalam rangka untuk kewaspadaan. Jangan sampai euforia sesaat tapi kemudian lengah dengan protokol kesehatan dan akan menuai hal yang tidak kita inginkan seperti sebelumnya,” kata Singgih.

Guna memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik di lapangan, Dinas Pariwisata bersama aparatur di kabupaten/kota dan asosiasi akan menerjunkan tim untuk memonitor ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan implementasi dari aplikasi PeduliLindungi. Sebab sebelumnya, pemerintah pusat mengungkapkan data bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan dalam penggunaan CR Code PeduliLindungi.

Terpisah, pelaku wisata di Sleman telah menyiapkan diri menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain menggelar sosialisasi dan promosi, pelaku wisata juga berkomitmen memperkuat penerapan protokol kesehatan (prokes) di destinasi wisata.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) Agung Sasongko mengatakan pelaku wisata dari berbagai asosiasi di Sleman sudah menyiapkan diri menyambut liburan Nataru. Hanya saja mereka meminta baik wisatawan maupun pelaku wisata untuk menerapkan prokes secara ketat.

“Jadi wisatawan yang datang harus melengkapi persyaratan seperti vaksinasi, aplikasi PeduliLindungi. Sebab semua destinasi wisata di Sleman juga menerapkan persyaratan yang sama. Kami sudah sosialisasikan ini dan kami harapkan ini dapat dipatuhi bersama," kata Agung, baru-baru ini.

BPPS, kata Agung, akan terus melakukan sosialisasi dan promosi wisata Sleman dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satunya dengan Urban Hotel Management, Travel Agent dan Badan-badan promosi dari daerah lainnya. Di Sleman, kata Agung, terdapat 14 destinasi wisata yang beroperasi sesuai dengan standar prokes yang ditetapkan pemerintah.

“Di Sleman dari banyak destinasi, hanya 14 sudah mengantongi izin setelah melewati proses verifikasi. Jadi penerapan prokesnya sudah tentu dilaksanakan. Ini yang kami promosikan," katanya.

Agung meyakini, saat Nataru jumlah wisatawan yang datang akan melebihi target. Prediksinya didasarkan pada banyaknya kunjungan wisatawan setiap akhir pekan. “Kunjungan wisatawan saat liburan pasti over kapasitas. Contohnya di Tebing Breksi, awalnya target kunjungan 1.500 orang nyatanya bisa melebihi. Nah, di sini pentingnya penguatan prokes saat libur Nataru nanti agar tidak menimbulkan klaster baru,” katanya.

Ketua Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Sleman, Joko Paromo, mengatakan destinasi wisata di Sleman sudah beroperasi dengan penerapan protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak baik pengelola objek wisata maupun wisatawan tetap merasa aman berwisata pada masa pandemi Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali pariwisata di Sleman. Apalagi puluhan objek wisata telah tersertifikasi CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

“Kami akan terus mengutamakan prokes. Ini harus dijalankan sehingga wisatawan yang datang juga merasa aman dan nyaman,” jelasnya.

Menghadapi libur Nataru, Joko berharap pertimbangan satuan gugus tugas Covid-19 apabila akan mengadakan acara. Sebab saat itu diprediksi jumlah wisatawan yang datang akan meningkat sehingga pengawasan prokes juga perlu diperketat. “Kami juga masih menunggu perintah dari pusat. Kebijakan saat Nataru seperti apa,” jelasnya.

Kepala Dinas Periwisata Sleman Suparmono mengatakan dibukanya 14 pariwisata di Sleman diharapkan dapat kembali membangkitkan pariwisata Sleman. Apalagi ke 14 destinasi yang dibuka sudah memenuhi CHSE.

“Tinggal bagaimana penerapan prokesnya di destinasi wisata. Wisatawan kami harapkan selalu disiplin menerapkan prokes. Begitu juga dengan pengelola destinasi wisata,” katanya. (*)