Pelaku UMKM Sering Bertanya Kenapa Transaksi dengan Pemerintah Bayarnya Lama

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana berharap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memahami sistem keuangan negara. Sering muncul pertanyaan dari pelaku UMKM kenapa setiap kali bertransaksi dengan pemerintah proses bayarnya sangat lama.

Birokrasi yang terkesan rumit itulah yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pelaku UMKM. Sistem pembayaran tunda mengakibatkan UMKM tidak mampu bergerak mengembangkan usahanya. “Ke depan kita perlu memikirkan ada lembaga penjamin untuk membayar cash (tunai),” ungkapnya, Senin (10/5/2021), di DPRD DIY.

Berbicara pada Sarasehan Pemanfaatan Marketplace e-Bakul untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi DIY, anggota Fraksi PKS ini berharap keberadaan aplikasi SiBakul menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi di DIY. Salah satunya melalui fasilitasi bebas ongkos kirim atau free ongkir.

Harapannya para pelaku UMKM memperoleh kemudahan mengembangkan usahanya. “Setuju ya kalau program free ongkir dilanjutkan?” tanya Huda.

Spontan para pelaku UMKM peserta sarasehan yang membawa serta produk-produknya ke gedung dewan kompak menyatakan setuju.

Menurut Huda, SiBakul merupakan program yang terbilang kecil namun demikian manfaatnya sangat besar, tidak hanya dirasakan oleh para pelaku UMKM tetapi juga banyak pihak termasuk ojek online

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengatakan keberadaan aplikasi SiBakul merupakan komitmen Pemerintah DIY memulihkan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi. “Banyak UMKM meminta fasilitasi pemasaran dan promosi produk. SiBakul ini bentuk pemerintah hadir membantu UMKM,” ujarnya.

Sebagai gambaran pada APBD DIY 2020, Pemda DIY mengalokasikan Rp 2,2 miliar untuk membantu UMKM, khusus program free ongkir. Sedangkan pada APBD DIY 2021 tersedia Rp 1,250 miliar. Dengan hitung-hitungan Rp 350 per transaksi pada tahun lalu tercatat setidaknya ada 16.864 transaksi. Di luar itu, tumbuh transaksi sebesar Rp 3,5 miliar.

Srie Nurkyatsiwi mengakui tidak sedikit UMKM awalnya khawatir ketika masuk SiBakul, takut terkena pajak sebab ada syarat harus mengurus NPWP. Untuk perbaikan ke depan SiBakul mungkin akan diarahkan ke Android. “Masih kita diskusikan, ada kelebihan dan kekurangan ada plus minusnya,” ucapnya.

Sejumlah pelaku UMKM binaan Diskop UKM DIY mengungkapkan sibakul sangat membantu bagi pengembangan usaha. Persoalannya masih banyak pelaku pemula terutama UMKM sangat mikro kadang-kadang begitu diberitahu persyaratannya langsung mundur, tidak ingin bermitra dengan dinas.

“Sibakul efektif untuk usaha saya apalagi pada masa pandemi. Alhamdulillah sangat bermanfaat, retail kami senang bisa dapat marjin dari terpotongnya ongkos kirim,” ungkap Lita, pelaku UMKM.

Salah seorang driver ojek online mengatakan mekanisme order SiBakul hampir sama. Dirinya tinggal menerima order, ambil dan antarkan barang. (*)