Selasa, 28 Sep 2021,


pemda-diy-diminta-buat-terobosan-percepatan-vaksinasiKetua DPRD DIY Nuryadi (kanan) didampingi wakilnya Huda Tri Yudiana menyampaikan keterangan pers. (istimewa)


Sholihul Hadi
Pemda DIY Diminta Buat Terobosan Percepatan Vaksinasi

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Kalangan legislatif meminta Pemda DIY membuat terobosan terkait pengadaan vaksin. Apabila kebutuhan vaksin hanya tergantung dari distribusi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI maka percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di DIY tidak akan maksimal.


Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Selasa (3/8/2021), mengatakan permintaan tersebut sudah disampaikan langsung ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat berlangsung audiensi antara DPRD DIY dengan Gubernur DIY pada 28 Juli 2021 yang dipimpin langsung Ketua DPRD DIY, Nuryadi.

  • Kecelakaan Motor, Paku Alam X Dirawat di Sardjito
  • Menjadi Guru Milenial

  • DPRD DIY meminta agar Pemda DIY membuat terobosan dengan mengirimkan proposal ke pemerintah pusat agar diberikan vaksin sejumlah yang dibutuhkan masyarakat sesuai target.

    “Pelaksanaan percepatan vaksinasi kami berharap bisa dilakukan bekerja sama dengan semua pihak yang memungkinkan dengan dukungan anggaran yang memadai sesuai aturan yang berlaku.  Kerja sama ini bisa melibatkan TNI, Polri, ormas, yayasan, parpol dan sebagainya,” kata Huda.

  • Wakaf Sumur Bikin Warga Dusun Lega

  • Selanjutnya, kata dia, pemda memantau dan mengevaluasi perkembangan dan percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat. Tak hanya itu, DPRD DIY pun meminta pemda memberikan laporan berkala antara target dan realisasi. Prinsip, legislatif siap membantu mensosialisasikan, mendistribusikan dan membantu kelancaran program vaksinasi.

    DPRD DIY memandang vaksinasi sebagai langkah strategis yang harus secepatnya dilaksanakan untuk usaha mengatasi kondisi darurat ini. “Kami mohon agar target penyelesaian vaksinasi dipercepat dalam dua bulan (September 2021) karena kondisi luar  biasa yang terjadi di DIY,” ungkapnya.

    Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai tingginya kebutuhan oksigen untuk penanganan pasien dan terbatasnya pasokan oksigen. Pada saat yang sama masyarakat bahkan sampai pelosok desa-desa banyak yang membutuhkan oksigen akan tetapi kesulitan untuk mendapatkan.

    Oleh karena itu, kata Huda, DPRD DIY meminta Pemda DIY melakukan upaya-upaya guna tercukupinya kebutuhan oksigen untuk percepatan penanganan pandemi Corona.

    Di antaranya, pertama, mendirikan pabrik oksigen sendiri atau oksigen generator dalam kapasitas yang mencukupi keperluan masyarakat. Kedua, memberikan bantuan peralatan oksigen konsentrator kepada rumah sakit, puskesmas rawat inap, shelter, maupun faskes lain yang memerlukan.

    Ketiga, memberikan bantuan tangki penyimpanan oksigen kepada rumah sakit mitra Pemda DIY yang memerlukan agar bisa menambah durasi waktu penyimpanan, seperti RS Hardjolukito, RS Sardjito dan RS rujukan.

    Pada pertemuan yang berlangsung di Kepatihan tersebut juga dibahas mengenai tingginya partisipasi masyarakat menjadi relawan penanganan pandemi di desa-desa/kalurahan/kampung/dusun.

    Huda menyatakan, Pemda DIY perlu mengalokasikan anggaran belanja insentif untuk relawan, baik yang tergabung di dalam Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Desa/Kalurahan maupun relawan di kampung maupun dusun. Hal ini dirasa mendesak karena akhir-akhir ini ditemukan kasus di lapangan pemulasaraan jenasah dipungut biaya.

    Pemda juga didorong mengalokasikan anggaran pengadaan sarana prasarana kelengkapan penanganan pandemi seperti baju hasmat, disinfektan, tabung oksigen, perlengkapan pemulasaraan janazah bahkan peti mati, melalui pemerintah desa/kalurahan.

    “Terhadap banyaknya warga yang meninggal karena Covid-19, perlu kiranya Pemda DIY membuat tempat pemakaman khusus, juga sebagai solusi untuk pemkab/pemkot yang tidak memiliki lahan,” tambahnya.

    Layanan medis

    Mengenai susahnya akses masyarakat yang terpapar Covid-19 memperoleh pelayanan medis karena terbatasnya daya tampung rumah sakit maupun klinik, lanjut dia, DPRD DIY meminta Pemda DIY melakukan upaya percepatan penyediaan sarana prasara pelayanan medis, seperti rumah sakit darurat dan shelter dengan memaksimalkan aset yang ada dan dikerjasamakan dengan rumah sakit yang memungkinkan.

    Terkait Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ketua DPRD DIY Nuryadi menengarai ada pengaruhnya terhadap perekonomian buruh harian dan warga miskin baru, termasuk menipisnya ketersediaan pangan dan melemahnya daya beli masyarakat. Itu sebabnnya DPRD DIY tegas meminta Pemda DIY melakukan upaya perkuatan ketahanan masyarakat.

    “Segera alokasikan anggaran belanja pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak, selain yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat,” kata Nuryadi.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini sepakat, perpanjangan PPKM mesti diikuti turunnya bantuan bagi warga yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Hampir semua warga merasakan kondisi sulit saat ini terutama warga kurang mampu, UMKM, PKL, tukang becak.

    “Banyak warga kita yang kerja hari ini untuk makan besok sehingga sangat kesulitan. Juga warga isoman yang jumlahnya semakin banyak, mereka semua mesti dibantu pemerintah,” ujar Nuyadi kepada wartawan dan dinyatakan benar oleh Huda Tri Yudiana.

    Seraya berharap masyarakat tetap taat protokol kesehatan (prokes), sambung Huda, turunnya bantuan tersebut diyakini akan mensukseskan PPKM karena mereka lebih mudah tinggal di rumah. Tapi jika bantuan belum turun atau tidak ada bantuan, sangat wajar warga terpaksa keluar rumah mencari sesuap nasi sehingga pergerakan warga tidak berkurang signifikan.

    “Kami juga minta agar segera dilakukan refocussing atau perubahan alokasi dana keistimewaan, karena semua regulasinya sudah lengkap. Sudah terbit PMK No 94/PMK.07/2021, di situ memuat danais bisa untuk penanganan Covid 19 dan perubahannya sangat mudah, tinggal dilaporkan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Penggunaan juga bisa untuk pembelian sarpras, relawan, obat, bantuan warga isoman, maupun keperluan kesehatan,” kata anggota Fraksi PKS ini.

    Mestinya pemda gerak cepat karena potensi danais cukup besar. Bisa juga lewat kalurahan. Kecepatan dan ketepatan saat ini sangat penting, salah satu cara tercepat adalah melalui kalurahan.

    Misalnya, satu kalurahan minimal Rp 250 juta untuk berbagai keperluan. Kalurahan bisa koordinasi dengan satgas dusun dan di bawahnya. Juga sudah ada instruksi gubernur untuk membuat jaga warga di kalurahan.

    Huda menyatakan, pokok-pokok pikiran legislatif ini perlu disampaikan ke Gubernur DIY sebagai bagian dari maksimalisasi kehadiran “Pemerintahan DIY” di tengah-tengah penderitaan yang dialami masyarakat.

    “Kehadiran pemerintahan perlu disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan support psikologis dan diharapkan dapat berfungsi sebagai koordinasi sosial,” tandasnya.

    Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/pmk.07/2021, pada Pasal 14 A ayat (1) disebutkan “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai pencegahan dan atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)”.

    Penggunaan danais antara lain untuk  penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi, pembiayaan penanganan relawan pandemi, penyediaan sarana dan prasarana penanganan pandemi termasuk penyediaan mobil ambulans, pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mendiri di rumah serta penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat penanganan pandemi.

    Menanggapi pokok-pokok pikiran DPRD DIY itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sepakat perlu ada kesamaan persepsi antara eksekutif dengan legislatif, bagaimana menyelesaikan problematika maupun pola penganggaran dengan harapan supaya punya persepsi yang sama melihat kondisi Yogyakarta akhir-akhir ini. (*)



    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini