Pemkab Sleman Anggarkan Dana JPS Rp 12,3 Miliar
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo memastikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin terpenuhi.
Hal itu disampaikan Kustini sebagai bentuk fasilitasi program perlindungan sosial sebagai strategi kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan dan meringankan penderitaan kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.
"Tahun ini kami telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan itu komplet mulai kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk di dalamnya ada untuk pelatihan dan sebagainya," ungkap Kustini, Rabu (25/1/2023).
Menurut dia, tahun 2023 ini Pemkab Sleman menganggarkan dana sebesar Rp 12,3 Miliar untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).
JPS merupakan program yang disediakan untuk membantu masyarakat miskin maupun rentan miskin di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.
"Selain JPS, kami menganggarkan lebih dari Rp 18 miliar bantuan sosial untuk yatim piatu, disabilitas, lanjut usia telantar, lembaga kesejahteraan sosial, korban bencana, korban benturan sosial dan lainnya," jelas Kustini.
Selain itu, langkah memutuskan mata rantai kemiskinan ekstrem telah dimulai dengan melakukan pendataan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Pendataan tersebut berguna untuk memetakan jenjang kemiskinan di masing-masing daerah. Pemerintah juga aktif memberikan edukasi maupun layanan pemberdayaan masyarakat kurang mampu hingga lansia.
Seperti, program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dari Kementerian Sosial berupa bimbingan pelatihan dan sarana prasarana usaha bagi warga miskin yang berminat dientaskan. Serta berbagai bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi masyarakat miskin.
Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan di Sleman pada tahun 2022 turun menjadi 7,47 persen atau sekitar 91.826 orang.
“Kami juga akan membantu masyarakat untuk yang mau berkarya. Yang berminat dengan UMKM nanti kami dampingi. Yang minat pertanian nanti akan kami sediakan tanah kas desa juga," tambah Kustini.
Tahun 2023 ini pihaknya mentargetkan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen dari angka sebelumnya. Dan dianggarkan Rp 7 miliar untuk menuntaskan kemiskinan untuk mencapai target tersebut. (*)
