Penegak Hukum Harus Satu Persepsi Tangani Pelanggaran Pemilu

83
Penandatanganan MoU antara Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu. (endri yarsana/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Menjelang pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) terkait dengan penegakan hukum terpadu atau Gakumdu.

Penandatanganan yang berlangsung di aula kantor Panwas Temanggung tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi yang dikeluarkan Bawaslu RI.

Sam Ferry Baehaki selaku ketua Panwas Kabupaten Temanggung, Selasa (30/01/2018), mengatakan penandatanganan Gakumdu untuk menyamakan persepsi terkait dugaan pelanggaran pidana.

Selain itu, juga untuk mengatur pola penanganan pelanggaran pidana. Tujuan berikutnya untuk penanganan secara terpadu dan saling terkoordinasi antara panwas, kepolisian dan kejaksaan.

Dengan begitu dapat terwujud kerja sama dan sinergitas antarlembaga sehingga penanganan tindak pidana pemilu dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, sederhana dan efektif serta tidak memihak.

Baca Juga :  Wah Koruptor APBDes Patuk Ini Dihukum Ringan

“Kalau nantinya dugaan awal sudah mengandung unsur pidana, maka dugaan pidana ini langsung kita bahas melalui penegakan hukum terpadu,” ungkap Sam Ferry Baehaki.

Dengan MoU tersebut diharapkan para pihak saling mendukung dan mengisi tatkala menerima laporan dari masyarakat maupun ketika terjadi pelanggaran pidana. (sol)