Perpustakaan Dianggap Tempat Buangan Pejabat Bermasalah

57
Dr Mayesti SS S Kom M Hum. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Sampai saat ini masyarakat maupun aparatur pemerintah masih menganggap perpustakaan sebagai tempat buangan untuk pejabat-pejabat yang, dalam tanda kutip, bermasalah.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Nina Mayesti SS S Kom M Hum melalui disertasinya pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Program Studi Kajian Budaya dan Media, Senin (09/07/2018), di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melalui disertai berjudul Berkaca di Layar Lebar Wacana tentang Perpustakaan dalam Film Indonesia Era Milenium Ketiga,  wanita kelahiran Sungai Gerong Palembang 9 Mei 1968 itu akhirnya berhasil meraih gelar Doktor.

Di hadapan tim penguji terdiri Prof Dr Heru Nugroho, Dr Wening Udasmoro DEA M Hum, Dr Budiawan, Dr Budi Irawanto, Dr Suzie Handajani dan Dr S Bayu Wahyono, Ketua Dr Hilda Ismail Apt MSi serta anggota Tim Promotor Dr Aprianus Salam dan Dr Ratna Novianti SIP MSi, lebih lanjut Dosen Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIB Universitas Indonesia ini menyampaikan perpustakaan memiliki peran penting.

Baca Juga :  Sultan Belum Tahu Kapan akan Dilantik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah mendudukkan perpustakaan sebagai sebuah institusi yang memiliki peran amat penting bagi dunia pendidikan.

“Bagaimana di masyarakat? Apakah pandangan terhadap perpustakaan sejalan dengan citra positif yang dibangun oleh  pemerintah,” kata Nina Mayesti.

Dia kemudian menyebutkan contoh citra negatif terhadap perpustakaan. Misalnya, ada guru bermasalah, dalam tanda kutip, lalu dihukum dengan cara dipindahtugaskan ke bagian perpustakaan.

“Hal ini ternyata tidak hanya terjadi di masyarakat, aparatur negara sebagai bagian dari pemerintah pun menunjukkan sikap ambivalen terhadap perpustakaan,” tambahnya.

Adapun pengalihan tugas ke perpustakaan itu dimaksudkan supaya yang bersangkutan instrospeksi diri. Contoh kasus ini terjadi di Purworejo.

Dr Mayesti SS S Kom M Hum foto bersama usai Ujian Terbuka Promosi Doktor, Senin (09/07/2018), di Pascasarjana UGM. (istmewa)

Tidak hanya di daerah, kasus serupa terjadi di pusat pemerintahan, ketika Gubernur DKI Jakarta waktu itu dijabat oleh Joko Widodo.

Baca Juga :  Seleksi Kaur Keuangan Terpaksa Diulang

Dia melakukan mutasi Walikota Jakarta Selatan menjadi Kepala BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Provinsi DKI Jakarta.

“Kasus itu tidak hanya menimbulkan reaksi tetapi juga menuai beragam tanggapan  termasuk protes keras dan kecaman dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Memang, mutasi tersebut dilakukan untuk menggenjot kinerja. Artinya para pejabat yang dimutasi itu adalah pejabat yang kinerjanya dinilai kurang baik.

“Masih terdapat anggapan perpustakaan sebagai tempat buangan, tempat hukuman atau tempat yang tidak penting sehingga tidak perlu dikelola secara profesional dan tidak perlu dipimpin oleh seorang yang kompeten,” kata dia

Siapa pun, bahkan pejabat yang “bermasalah” dianggap boleh dan layak memimpin sebuah perpustakaan.

Padahal dalam UU tentang Perpustakaan tertera dengan jelas, untuk dapat bekerja di perpustakaan dengan  profesi sebagai pustakawan seseorang harus memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan. (sol)