Pilkada Saat Pandemi, Warga Enggan ke TPS Takut Tertular Covid-19

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini menghadapi tantangan yang belum pernah dialami dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Yakni, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak bisa diprediksi kapan berakhir.

Menyikapi hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman mengadakan Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan tema “Pilkada Sleman di Tengah Pandemi: Tantangan & Solusi” di Tanjungsari Ballroom Hotel Merapi Merbabu, Senin (26/10/2020).

Diikuti oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Sukses Pasangan Calon, Organisasi Kepemudaan dan Warganet, seminar ini membahas tentang permasalahan yang ditemui oleh Penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tahapan Pilkada, serta kecenderungan perubahan perilaku politik masyarakat.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, mengatakan pihaknya telah berusaha maksimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan protokol kesehatan.

“Berbagai strategi teknis pada setiap tahapan Pilkada telah kita desain untuk mampu beradaptasi di tengah situasi pandemi Covid-19. Tentunya kami juga mengharap kerja sama dari peserta dan pemilih untuk mematuhi semua aturan main ini demi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Sleman 2020," kata Trapsi.

Sedangkan Peneliti Perilaku Politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Mada Sukmajati, menyatakan kondisi pandemi sangat berpengaruh pada pola perilaku politik masyarakat menghadapi Pilkada 2020.

“Rilis beberapa lembaga survei masih menunjukkan adanya rasa enggan masyarakat untuk datang ke TPS karena takut tertular Covid-19. Ini tentunya menjadi tugas bagi KPU, Pemda bahkan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih bahwa proses Pilkada menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Mada menambahkan, tim sukses dituntut untuk tidak hanya mengandalkan metode kampanye konvensional, namun harus memiliki inovasi dan kreativitas, terutama pada ranah platform digital tanpa mengabaikan rambu-rambu aturan.

Pada seminar ini juga dipaparkan hasil analisis Big Data pemetaan pola perbincangan topik tentang penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yang dilakukan oleh Big Data Lab FISIPOL UGM.

“Berdasarkan hasil analisis ini, diketahui bahwa warganet cukup aktif memperbincangkan isu penundaan Pilkada, terutama pada saat ormas keagamaan terbesar yakni NU dan Muhammadiyah mengeluarkan statement dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada,” ujarnya. (*)