Ratusan Anggota Masyarakat Anti-fitnah Kumpul di Bantul

KORANBERNAS.ID – Selama dua hari Sabtu (31/8/2019) dan Minggu (1/9/2019), sejumlah 110 orang dari 17 kota di Indonesia berkumpul di Desa Wisata Tembi Bantul.

Mereka datang untuk mengikuti Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II yang diselenggarakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Acara itu dibuka oleh Rahmad Sutopo dari Diskominfo DIY. Turut hadir unsur TNI, Polri, KPU, Bawaslu serta media.

Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Mafindo mengatakan dekalarasi masyarakat antihoaks dilakukan pertama pada Desember 2016 dan terus berkembang hingga saat ini.

Gerakan ini amat penting karena banyak masalah timbul sebagai dampak hoaks.

Gerakan ini terus berkembang dan didukung banyak pihak. Pada 8 Januari 2017 lahir deklarasi di 6 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Wonosobo dan Surabaya.

"Gerakan ini jadi momentum kuat karena banyak didukung tokoh termasuk dukungan media, karena ini adalah gerakan penting bagi bangsa kita," urainya.

Gerakan kampanye antihoaks berbasis budaya dilaksanakan di Jogja pada 22 Januari 2017 dengan memblokir separo jalan Malioboro.

"Upaya cek fakta dan edukasi literasi ini tidak mungkin berjalan baik tanpa hubungan yang baik dengan banyak pihak," katanya.

 Pihaknya pernah belajar ke Ambon. Di sana masyarakat lebih imun terhadap hoaks.

"Karena tokoh-tokohnya mau terjun dan memberikan keterangan ketika ada isu-isu di masyarakat. Tokoh Islam, Kristen dan tokoh lain semua menurunkan ego dan melakukan klarifikasi. Inilah yang jadi semangat Mafindo," katanya.

Asisten 3 Pemkab Bantul Ir Pulung Hariyadi MSc mengatakan hoaks memang harus diperangi. "Betapa banyak masalah yang kemudian muncul karena adanya hoaks," katanya.

Sedangkan Rahmad berharap masyarakat di era keterbukaan harus pintar-pintar menyaring informasi agar tidak termakan hoaks. Jangan asal share informasi namun harus ditelaah kebenarannya.

"Ibaratnya saat ini informasi diantar ke tempat tidur melalui gadget. Sayangnya banyak masyarakat gagap terhadap derasnya informasi tersebut dan tidak menyaring informasi," katanya.

Berbagai upaya dilakukan Pemda DIY berupa diseminasi konten positif, bijak bermedsos dan antihoaks termasuk dengan menggandeng Mafindo.

"Kerja sama ini harus diperkuat agar masyarakat semakin bijak memanfaatkan TIK. Ini penting karena budaya baca masyarakat yang rendah, banyak yang kemudian termakan hoaks," katanya.

Pemda juga menerbitkan Perda Nomor 3/2019 tentang Pemanfaatan TIK bagi kemajuan ekonomi termasuk promosi UMKM. Kemajuan TIK bisa dimanfaatkan secara positif. (sol)