Reputasi Prodi Tentukan Kualitas

66

KORANBERNAS.ID–Pengelolaan program studi di sebuah perguruan tinggi bisa menjadi penentu berhasil tidaknya kampus tersebut.

“Keberhasilan suatu perguruan tinggi kini tidak hanya bergantung pada kepemilikan gedungnya yang mentereng, namun lebih pada pengelolaan program studi (prodi),” tegas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, Dr St Sunarto MS.

Perguruan tinggi supaya bisa dikenal dan dipercaya masyarakat, harus melakukan pembenahan dan terus meningkatkan kualitasnya. Baik itu sumber daya manusia yaitu para dosen maupun hasil lulusannya.

Hal tersebut disampaikan Sunarto disela-sela  workshop branding STIE Semarang dalam memperkuat daya saing perguruan tinggi  swasta, di kampus tersebut, Jalan Menoreh Utara Raya, Semarang.

Hadir sebagai nara sumber, Ketua Prodi S3 Fakultas Ekonomi (FE) Unissula, Prof Dr Widodo SE MSi dan dosen FE Unissula Dr Ali Shahab SE MSi, dengan moderator Ketua Prodi S1 Manajemen STIE Semarang, Rokhmad Budiyono SPd MM.

Menurut Widodo,  terkait dengan kualitas perguruan tinggi semuanya sama, tak melihat perguruan tinggi negeri atau swasta.

“’Namun bisa dilihat dari reputasi program studi (prodi) yang dimilikinya. Tidak ada fakultas atau prodi yang jenuh. Tapi, bagaimana prodi di perguruan tinggi itu mampu mengelolanya,”’ jelasnya.

Kuncinya, adalah dosennya harus berijazah doktor, jangan stagnan di S2. Prodi itu juga harus menonjolkan produk riset dan penelitian serta tulisan ilmiah dari dosen dan mahasiswanya.

“’Untuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswanya, perguruan tinggi harus memfasilitasinya. Tujuannya, agar mahasiswa bisa berkarya dan dikenal luas, juga fasilitasi beasiswa,” jelasnya.

Lebih lanjut Widodo mengatakan, cara lain adalah dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru yang ada hubungannya dengan industri.

“’Kalau ini bisa, maka akan unggul dan dicari oleh pangsa pasar, baik itu lulusannya maupun hasilnya,” tandasnya.

Selain itu juga memangkas biaya-biaya kegiatan yang tak bermafaat. Misalnya, kunjungan ke perusahaan di luar negeri, ditiadakan.

“Pasalnya, tak ada manfaatnya kalau ke luar negeri, namun waktu kunjungannya ke perusahaan lebih sedikit ketimbang jalan-jalannya,” jelasnya. (SM)