Semua Warung Apung Tidak Berizin

39
Warga memanfaatkan Rawa Jombor sebagai tempat memancing ikan. Di kawasan itu berdiri puluhan warung apung tidak berizin. (masal gurusinga/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Puluhan warung apung yang berdiri di kawasan Rawa Jombor Desa Krakitan Kecamatan Bayat Klaten tidak memiliki izin. Bila pengelola rawa sewaktu-waktu melakukan penertiban maka pemilik warung apung harus ikhlas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Klaten, Tajudin Akbar, mengatakan Rawa Jombor milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Sebenarnya dari dulu Rawa Jombor itu milik provinsi. Bukan milik kabupaten (Klaten). Pegawainya dulu ya pegawai provinsi. Hanya saja saat otonomi daerah pegawainya seperti Pak Darminto ikut kabupaten,” katanya kepada koranbernas.id, Kamis (09/08/2018).

Kasi Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) Bidang SDA DPU PR, Darminto, menambahkan status Rawa Jombor dari dulu milik Pengairan Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga :  Wah Angka Gangguan Jiwa di Kebumen Tertinggi

Selama ini juga yang melaksanakan pembangunan di sana adalah Pemprov Jawa Tengah. “Karena milik Provinsi Jawa Tengah maka aset yang ada di sana seperti waduk, tanah galian, bangunan, tanggul, bendung dan pintu air milik provinsi juga,” jelas Darminto.

Meski milik Pemprov Jawa Tengah namun pengolaan air irigasi baku untuk lahan kurang dari 1.000 hektar menjadi wewenang Pemkab Klaten.

Sejak dulu banyak warga membuka usaha warung apung di kawasan rawa karena daerah itu dinilai prospeks untuk mengembangkan usaha kuliner.

Dulu warga yang membuka usaha warung apung wajib memiliki izin namun sudah belasan tahun ini izinnya dihapus.

Praktis setelah izin dihapus seluruh warung apung berjumlah 37 unit di atas rawa seluas 189 hektar itu pun tidak berizin. (sol)

Baca Juga :  Pengamanan Jangan Mencolok agar Wisatawan Tak Terusik