Tak Perlu Bela Pengusaha Besar, Sudah Kaya Raya

152

KORANBERNAS.ID – Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul dari Fraksi PKS, H Setiya, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul harus jelas keberpihakannya kepada rakyat miskin, bukan sebaliknya memihak pengusaha besar.

“Para pengusaha besar, tidak dibela saja sudah kaya raya,” ungkapnya, Rabu (28/03/2018), menanggapi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Bantul tahun 2017 yang diantarkan awal pekan ini.

Dia menegaskan, Pemda Bantul harus memberikan pembelaan lebih nyata kepada kaum miskin. Program pro-poor harus didorong lebih banyak lagi salah satunya pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pasar tradisional.

“Itu pasar Bantul lantai dua masih kosong. Saya kira bisa digunakan untuk program ini. Terutama untuk para pebisnis muda. Saya lihat ada banyak pengusaha muda mampu mengoptimalkan, dengan misi pengentasan pengangguran,” paparnya.

Atau, program pemberian insentif untuk para petani yang jumlahnya juga cukup banyak di Bantul. Sektor pertanian sampai hari ini masih jauh dari mensejahterakan, karena itu harus ada pemberian perhatian agar para petani sejahtera.

Baca Juga :  Puluhan Wisatawan Disengat Ubur-ubur Beracun

Demikian pula, sektor UKM dan desa wisata perlu memperoleh perhatian karena yang terlibat banyak serta potensial meningkatkan sekaligus memeratakan kesejahteraan.

Yang pasti, kawasan industri juga harus segera direalisasikan agar menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan.

Menurut Setiya, dari laporan tersebut ada banyak hal yang patut diapresiasi. Misalnya pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), capaian kinerja yang melampaui target tahunan RPJMD dan sejumlah prestasi yang diraih dalam skala nasional.

“Namun demikian tidak berarti sempurna. Ada beberapa hal perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi ekonomi khususnya distribusi menjadi persoalan serius. Ini ditandai dengan meningkatnya koefisien gini (gini rasio). Angkanya maningkat di tahun ini, dari 0,39 menjadi 0,41,” paparnya.

Menurut dia, Pemkab dalam LKPJ memberikan alibi angka tersebut lebih baik daripada milik Provinsi DIY. “Saya tidak sependapat dengan pernyataan atau alasan itu. Jadi kalau pencapaiannya kurang baik, jangan dicari pembanding yang lebih jelek. Biar kesannya masih lumayan baik. Kalau begitu caranya kita jadi merasa sudah baik,” kata Caleg Dapil Banguntapan Piyungan tersebut.

Baca Juga :  Warga Pringgolayan Mendadak Punya Mercedez Benz

Pada angka koefisien gini terjadi pemerataan mutlak ketika angkanya nol. Artinya sama rata. Kalau angkanya satu berarti kesenjangan mutlak. “Nah angka kita kan sudah mendekati separuh (0,5). Ini alarm yang perlu menjadi perhatian serius,” tandasnya.

Menurut dia, kesenjangan disebabkan karena percepatan usaha sebagian kecil penduduk lebih cepat ketimbang mayoritas yang lain. Atau karena kesenjangan pendapatan sektor informal dan sektor formal.

Pendapatan gaji formal tinggi, sementara upah non-formal masih rendah. Dan bisa jadi karena distribusi akses ekonomi yang berbeda antara kaya dan miskin. (sol)