Selasa, 26 Jan 2021,


warga-perantauan-menemui-pjs-bupati-purworejo-ini-yang-dibahasAudiensi warga perantauan dengan Pjs Bupati Purworejo Yuni Astuti. (istimewa)


Wahyu Nur Asmani EW

Warga Perantauan Menemui Pjs Bupati Purworejo, Ini yang Dibahas


SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Diaspora atau warga perantau dari Kabupaten Purworejo Jawa Tengah memiliki potensi cukup besar untuk ikut berperan membangun dan memajukan kabupaten ini. Potensi itu bisa berbentuk finansial, pengetahuan dan skill maupun networking.

Hal itu diungkapkan Ketua Diaspora Purworejo Drs Dwi Wahyu Atmaji MPA saat audiensi dengan Pjs Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti MA, Jumat (27/11/2020), di ruang Bagelen Setda Purworejo. Audiensi diikuti Pjs Bupati Purworejo, Dewan Riset Daerah (DRD), Diaspora dan Kepala Bappeda. Sedangkan peserta lainnya mengikuti secara virtual.


Wahyu yang juga Sekretaris Menteri PANRB itu mengatakan, potensi finansial bisa diperoleh dari para pengusaha. Pengetahuan dan skill dari profesional dan praktisi, sedangkan networking dari diaspora di pemerintahan dan swasta. “Kami ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk Purworejo,” ungkapnya.

Yuni Astuti mengatakan Kabupaten Purworejo saat ini menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025, yang dirancang dengan mengakomodir isu, permasalahan maupun potensi yang berkembang di masyarakat secara aktual dan faktual.


“Penjaringan isu, permasalahan, masukan ataupun alternatif solusi dari masyarakat umum termasuk akademisi dan swasta, perlu menjadi salah satu bagian penting dari proses penyusunan Rancangan Teknokratik ini,” katanya.

Berdasarkan data capaian sasaran makro daerah tahun 2019, ditemukan masih terdapat beberapa gap yang menunjukkan tidak tercapainya beberapa target yang akhirnya mengerucut pada penentuan isu-isu strategis daerah.

Isu-isu tersebut meliputi kebencanaan dan lingkungan hidup, kemiskinan, kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan.

“Saya ingin mendengar masukan dari DRD dan Diaspora, selanjutnya akan kita pilih dan pilah, karena tidak semua bisa diakomodir. Saya yakin masukan itu akan sangat bermanfaat bagi perencanaan  lima tahun ke depan,” katanya.

Secara aturan, menurut dia, masyarakat tidak dapat terlibat langsung dalam regulasi karena merupakan tugas pemerintah. Namun demikian terdapat fungsi empowerment. Ada tugas konkuren yang harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

“Proses perencanaan ke depan harus memandang perpektif kolaboratif, saling bahu-membahu sesuai kapasitas dan regulasi. Diharapkan seluruh elemen dapat terus mendampingi dan memberikan masukan,” tandasnya. (*)



SHARE
'

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini